Breaking News:

Pilpres 2019

Sebut Dalil Kubu Prabowo-Sandi Tak Beralasan, Yusril Punya Keyakinan: Terbukti Tuduhan Itu Asal

Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyebut seluruh dalil kubu Prabowo-Sandi tidak beralasan hukum.

TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Yusril Ihza Mahendra di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Senin (12/11/2018). 

Salah satu alasan penolakan adalah karena pelapor hanya membawa print out berita online.

Dalam putusannya, ada empat poin yang menjadi alasan penolakan, mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

Pertama, laporan BPN 02 dinilai belum menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif dilakukan oleh terlapor, yakni tim pasangan calon presiden dan wakil presiden 01. Menurut Bawaslu, laporan diserahkan hanya berupa print out berita online yang tidak didukung bukti yang kuat.

Selain alasan tersebut, Bawaslu menyebut laporan dilayangkan Tim Hukum BPN 02 dinilai tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis.

Hal ini dikarenakan tidak adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran administratif yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Keputusan tersebut termaktub dalam pleno Bawaslu yang tertuang dalam putusan bernomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019.

Menurut Abhan, laporan yang dilayakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.

Banyak Bukti Kecurangan Ditolak, Massa Aksi Ingatkan MK Tidak Terlibat Konspirasi

Usai mendengar sejumlah bukti yang diajukan kubu pasangan Capres Prabowo-Sandi ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, massa aksi kawal sengketa Pilpres mengingatkan para hakim untuk tidak terlibat konspirasi kecurangan.

Hal ini diungkapkan oleh Marwan Batubara saat menyampaikan orasinya di depan massa aksi kawal sidang sengketa Pilpres di dekat Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat.

"Sembilan hakim itu jangan sampai terlibat konspirasi kecurangan, untuk itu kami ingatkan MK sebagai penafsir konstitusi, menjaga HAM, pengawal konstitusi, menjaga HAM, pengawal konstitusi, dan penegak demokrasi," ucapnya, Kamis (27/6/2019).

Massa yang ikut kawal sidang putusan sengketa Pilres di Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Massa yang ikut kawal sidang putusan sengketa Pilres di Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI)

Salah satu bukti yang ditolak oleh hakim MK ialah kecurangan yang ditemukan oleh Prof Sugiarto tentang adanya dugaan penggelembungan yang menguntungkan salah satu paslon.

"Tadi disebut temuan Prof Sugiarto tidak bisa dibuktikan sehingga ditolak, padahal dia melakukan pemantauan yang secara teknis dan akademis bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Padahal bila mengkombinasikan temukan Prof Sugiarto tersebut dengan bukti-bukti lain, ia menyebut jika kecurangan yang terjadi lada Pemilu 2019 lalu terjadi secara struktur, sistematik, dan masif.

"Meski ada keputusan oleh MK bahwa 02 kalah, tapi dengan adanya temuan tadi sudah gamblang terlihat adanya kecurangan," kata Marwan.

Untuk itulah, ia meminta para hakim konstitusi dapat menentukan keputusannya sesuai hati nurani dan jangan sampai terlihat konspirasi kecurangan bersama KPU dan Bawaslu.

"Hakim harus kembali ke konstitusi, kalau tidak sama saja seperti KPU yang terlibat kejahatan dan tindak kriminal," ucapnya.

"Seperti juga Bawasku yang hanya diam saja dan tidak menggubris apa yang telah kami sampaikan," tambahnya.

(TribunJakarta/Tribunnews)

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved