Kontroversi Pin Emas DPRD DKI
Bandingkan dengan Harga Replika, Pin Emas DPRD DKI Sedot Anggaran Rp 1,3 Miliar
Wujudnya kira-kira sebesar dengan tutup botol selai, tapi benda satu ini menyedot APBD DKI Jakarta sampai Rp 1,3 miliar.
Penulis: Y Gustaman | Editor: Y Gustaman
lihat foto
"Saya mau jual dan uangnya mending saya pakai untuk bantu orang/lansia di @IdJangkau jelas lebih berfaedah," aku dia.
Namun, jika pin emas tak boleh dijual Ima Mahdiah akan membalikkannya ke Sekretariat DPRD.
"Kalau ternyata enggak boleh dijual, saya mau balikin saja ke sekertariat DPRD."
"Saya jadi anggota DPRD bukan untuk mengejar kemewahan seperti itu," ia menegaskan.
Ia punya alasan kenapa pin emas tak diadakan lagi karena penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta dari gaji dan tunjangan yang diterima sudah lebih dari cukup.
Ketika disinggung apakah zaman Ahok memimpin ada juga pengadaan serupa, Ima Mahdiah belum mengeceknya.
"Saya belum cek perbedaannya di zaman bapak (Ahok) dengan sekarang. Tapi, menurut saya kita kan di DPRD sudah cukup di gaji dan ada beberapa tunjungan juga."
"Kalau untuk pin emas sendiri lebih baik kita alokasi anggarannya untuk ke tempat lain," Ima Mahdiah menambahkan.
PSI Pilih PIN Replika
Penolakan yang sama disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest.
PSI mengirimkan delapan wakilnya sebagai anggota terpilih DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024.
Ia menegaskan PSI menolak pin emas yang sudah dianggarkan untuk 106 anggota dewan.
PSI lebih memilih membeli replika pin DPRD DKI dari online shop lantaran harganya lebih terjangkau.
"Replika banyak kok di online shop banyak sekali," ucap Rian Ernest saat dihubungi terpisah, Selasa (20/8/2019).
Lebih memilik pin replika diambil sebagai bukti PSI menolak secara tegas pemberian pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.
