Sederet Wajah Anggota DPRD DKI Jakarta yang Setuju Punya Tenaga Ahli Dibiayai APBD

"Ya rapat yang bisa tertunda karena kunker ini terlalu banyak. Terkait jumlah (kunker)-nya masih kami bahas," tuturnya.

Golkar minta tenaga ahli dibedakan

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar Basri Baco menyebut peruntukan tenaga ahli bagi anggota DPRD DKI dan fraksi harus dibedakan.

Karena masing-masing anggota dalam satu fraksi berbeda komisi maupun badan.

"Kalau usulan kami, setiap anggota Dewan pun tenaga ahli. Kedua, fraksi juga harus ada tenaga ahli. Jadi dibedakan. Tenaga ahli anggota urusin anggota, tenaga ahli fraksi urusin komisi, badan, AKD (alat kelengkapan dewan)," kata dia.

Lalu, bagaimana secara aturan? Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.

Aturan mengenai kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD provinsi tercantum dalam Pasal 201 Ayat 2 dan Pasal 203 Undang-Undang tersebut.

Honor kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD bisa dibebankan pada APBD.

"Kalau yang dimaksud tenaga ahli adalah bagian dari tim ahli atau kelompok pakar yang dialokasikan biayanya di setiap alat kelengkapan DPRD, itu boleh (dalam APBD), tapi tidak menempel pada setiap anggota, mereka terhimpun dalam setiap alat kelengkapan DPRD," kata dia.

Artinya hanya fraksi saja yang boleh memiliki tenaga ahli dan dianggarkan dalam APBD, bukan untuk masing-masinh anggota. (Ryana Aryadita Umasugi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6 Fakta Permintaan Anggota DPRD DKI Diberi Tenaga Ahli"