Jabat Wakil Ketua DPRD, Zita Anjani Akan Suarakan Isu Pendidikan dan Wanita ke Pemprov DKI
Zita pun menyebut, isu yang berkaitan dengan anak dan wanita juga akan menjadi prioritasnya.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Zita Anjani resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN.
Meski belum banyak makan asam garam di dunia politik, tapi itu tidak mengurangi kepercayaan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta menunjukan dirinya.
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) ini pun akan mendorong isu-isu di dunia pendidikan ke Pemprov DKI agar masalah ini bisa menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Karena saya backgroundnya pendidik, maka pertama pendidikan yang akan saya dorong," ucapnya, Kamis (3/10/2019).
Tak hanya itu, Zita pun menyebut, isu yang berkaitan dengan anak dan wanita juga akan menjadi prioritasnya.
Bahkan, ia mengingkan, kedepannya Pemprov DKI menyediakan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di ibu kota yang berkaitan dengan anak dan wanita.
"Saya mewakili wanita, satu-satunya unsur pimpinan supaya ke depannya kebijakan dan anggaran berpihak kepada wanita dan anak," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
• Warga Keluhkan Sosialisasi Vaksin Rabies Gratis di Kalisari Tak Optimal
Selain menjadi satu-satunya wanita, Zita pun menjadi yang termuda dari lima orang pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Wanita 29 tahun ini pun mengaku, tidak minder dengan empat orang pimpinan DPRD lainnya yang jauh lebih tua dan berpengalaman dibandingkan dirinya.
"Walaupun masih muda, aku pendidikannya juga sudah master S2. Mungkin enggak minder, tapi aku merasa ingin lebih banyak belajar," kata Zita.
Dengan jabatan yang kini ia emban, pendiri gerakan Mengajar 1.000 Guru ini pun mengaku akan benar-benar melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
"Dari unsur pimpinan kita mengawal ya. Supaya nantinya kebijakan yang diambil, entah dalam bentuk Perda atau kebijakan lainnya, atau dalam anggaran itu betul-betul berkualitas," tuturnya.
"Jadi jangan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitas dan harus pro anak dan wanita," tambahnya menjelaskan.
