Dokumen Anggaran Lenyap dari Website Pemrov DKI, PSI: Sempat Diunggah, Sore Langsung Ditutup
PSI menyoroti Pemprov DKI yang kembali menghilangkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di website resmi milik mereka.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
William Aditya Sarana menyebut hal ini sebagai teguran untuk Anies Baswedan agar bisa segera memberi klarifikasi.
Ia mendesak Anies Baswedan untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan APBD.
• Mahfud MD Bahas Kafir & Sistem Khilafah, Fadli Zon Beri Sindiran: Menkopolhukam Rasa Menteri Agama
"Jadi ini sebenarnya panggilan keras untuk Pak Gubernur Anies Baswedan agar yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan, agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat," kata William Aditya Sarana.
William Aditya Sarana meminta masyarakat untuk ikut mengawal rapat komisi serta badan anggaran (banggar).
"Kami juga meminta publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi," ucap William.
"Jadi sebulan ini akan terus terjadi pembahasan-pembasan anggaran dengan komisi-komisi dengan banggar, publik harus segera memperhatikan ini."
William Aditya Sarana menyinggung situs APBD yang tiba-tiba ditutup aksesnya.
• Lantang Akui Tak Akan Pernah Bisa Memuji Jokowi, Haikal Hassan Beberkan Alasan: Mau Puji yang Mana?
"Karena website-nya sudah tidak ada, di-take down, bagaimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di pembasan anggaran di komisi dan di banggar," tuturnya.
Maka dari itu, William Aditya Sarana mendesak agar Anies Baswedan kembali membuka akses situs tersebut agar bisa diawasi masyarakat.
"Kami meminta Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat, untuk bekerja untuk rakyat, untuk segera membuka kembali akses data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat," ujarnya.
• Betrand Peto Nangis Memohonnya Hadir di Acara Sekolah, Ruben Onsu Lakukan Ini: Demi Putra Tercinta
William menegaskan bahwa uang yang ada dalam APBD adalah uang rakyat sehingga mestinya mereka diberi hak untuk mengetahui penggunaannya.
"Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya anggota DPRD, ini uang rakyat," tegasnya.
"Masa rakyat tidak boleh mengetahui uangnya untuk apa digunakan?"
• Terciduk Simpan Foto Bareng Gus Dur, Ayu Ting Ting Beberkan Ini hingga Buat Pembawa Acara Kagum
Bantah Anggaran Pengadaan Pulpen Rp 124 Miliar, Sudin Pendidikan Jakarta Timur: Gak Sampai Segitu
Sudin Pendidikan Jakarta Timur membantah pernyataan anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya yang menyebut anggaran pengadaan pulpen untuk tahun 2020 di Jakarta Timur mencapai Rp 124 miliar.