Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Pemprov DKI Usul Juru Tulis Pidato Anies Dibayar Rp97,5 Juta Tuai Komentar Fraksi Gerindra dan PDIP
Kali ini soal upah juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
"Melihat frekuensi sambutan pak Gubernur cukup banyak dan tidak hanya pak Gubernur saja, para asisten yang mewakili juga kami siapkan," kata Mawardi.
Mawardi menjamin, anggaran ini tidak akan kembali membengkak bila posisi Wagub DKI telah kembali terisi.
"Kami sudah antisipasi untuk penambahan Wagub nanti tetap emapat orang," tuturnya.
Tanggapan Gerindra
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif angkat bicara soal anggaran juru tulis pidato Gubernur Anies Baswedan yang nilainya mencapai Rp 390 juta.
Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pemborosan lantaran tidak adanya pembanding.
"Kita mengatakan ini boros atau tidak, efisien atau tidak, itu harus ada alat pembandingnya. Kita belum cek di kepala daerah lainnya bagaimana," ucapnya, Rabu (6/11/2019).
Adapun anggaran Rp 390 juta untuk juru tulis pidato Anies ini diusulkan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta.
Namun, dalam usulan anggaran di draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020, dana tersebut digunakan untuk membiayai 6,5 orang juru tulis pidato.
Jumlah juru tulis pidato yang tak lazim ini pun menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Meski demikian, Syarif menduga, hal ini terjadi lantaran kesalahan ketik saat penginputan data.
"Salah ketik menurut saya. Kalau 6,5 orang ini saya duga kesalahan ketik saja" ujarnya.
• Pemprov DKI Usulkan Anggaran Rp 390 Juta Untuk Gaji 4 Juru Tulis Pidato Gubernur Anies
• Anggaran Juru Tulis Pidato Anies Rp 390 Juta, Gerindra: Tak Ada Pembanding untuk Bilang Pemborosan
• Soroti Penambahan Juru Tulis Pidato Gubernur Anies, Fraksi PDI Perjuangan: 2 Saja Cukup
Sebelumnya, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi sempat memberikan klarifikasinya.
Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.
Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.
