Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Penerapan PSBB di Suatu Wilayah Butuh Izin Kemenkes, Ahli Epidemologi: Bisa Diketawain Dunia

Apabila suatu wilayah ingin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Siti Nawiroh
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Petugas menghentikan dan memeriksa bus angkutan umum di Tol Bekasi Timur saat hari pertama pelaksaan PSBB di Kota Bekasi, Rabu, (15/4/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Apabila suatu wilayah ingin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Kriterianya adalah jumlah kematian akibat penyakit menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Aturan mengenai PSBB itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( Covid-19).

TONTON JUGA

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono tak sepakat dengan aturan birokrasi tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Pandu Riono saat menjadi narasumber di ILC TV One, pada Selasa (14/4/2020).

"PPnya itu sudah ada kesalahan fatal, karena PPnya dibuat dari undang-undang karantina, jadi tidak tepat," ucap Pandu Riono, dikutip TribunJakarta.com dari YouTube TV One, pada Rabu (15/4/2020).

"Sehingga untuk PSBB harus izin dulu ke menteri kesehatan, bahkan sempat ditolak," imbuhnya.

Menurut Pandu Riono kriteria atau persyaratan yang dibuat oleh Kemenkes terkait penerapan PSBB terbilang aneh.

Ragu Kematian Akibat Corona di Indonesia Cuma 459 Orang, Ahli Epidemiologi: Bisa 4 Kali Lebih Banyak

TONTON JUGA

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved