Persiapan New Normal di Jabodetabek
Spa Hingga Panti Pijat Beroperasi di Bekasi: Ditegur Kang Emil, Wali Kota Pepen Tetap Izinkan
Pemkot Bekasi mengizinkan beroperasinya tempat hiburan malam. Gubernur Jabar Kang Emil menegur, Wali Kota Pepen tetap izinkan.
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
"Nah itu sebabnya sektor pariwisata menjadi sektor yang paling belakang itu untuk dibuka,” lanjut dia.
Apalagi, lanjut Choiruman, kelab malam juga ikut dibuka.
Ia menganggap kelab malam sangat berisiko menularkan virus corona. "Kelab malam dipastikan sangat berisiko tidak hanya pertama pelaksanaannya di malam hari pasti itu akan menjadi tempat yang paling lemah dalam pengawasannya,” ucap dia.
Choiruman mengingatkan Pemkot untuk berhati-hati saat menerapkan aturan pada masyarakat.
Sebab, khawatir masyarakat mispersepsi menganggap PSBB proporsional atau adaptasi new normal ini tidak diperlukan lagi penerapan protokol kesehatan lantaran serempaknya tempat hiburan dibuka seolah Kota Bekasi telah normal kembali.
• Balai Wyata Guna Lanjutkan Penyaluran Bantuan Sosial Korban Terdampak Covid-19 di Serang
• Mulai Beroperasi Besok, Ini yang Wajib Diketahui Penumpang Kereta Api
• Beda dengan Pasar Tradisonal, Tenant di Mal Bebas Kebijakan Ganjil Genap Hingga 52 Pedagang Positif
Apalagi, kata dia, pemberitahuan terkait evaluasi pertumbuhan kasus Covid-19 di Kota Bekasi sangat terbatas.
Menurut dia, alangkah lebih baik kebijakan-kebijakan Wali Kota juga diiringi dengan pemberitahuan evaluasi kasus Covid-19 secara terbuka ke publik.
Misalnya, diungkapkan berapa pertambahan atau pengurangan kasus Covid-19 selama PSBB ini.
Lalu berapa persen kepatuhan masyarakat mentaati aturan protokol kesehatan.
“PSBB kemarin hasilnya segini (kasus Covid), pelonggaran PSBB rumah ibadah segini hasilnya angkanya begini. Jadi masyarakat tahu dengan kepatuhan, seharusnya ditandingkan kepatuhan masyarakat pakai masker. Kan gak mungkin 100 persen kan, kalau 100 persen luar biasa sekali. Ini yang harus disampaikan Wali Kota,” kata Choiruman.
“Dengan tidak adanya transparansi antara kebijakan yang dibuat dengan data dikhawatirkan akan muncul ketidakpercayaan publik dan ini yang pada akhirnya bukan masuk ke new normal tapi keraguan publik atau kekhawatiran publik,” tutur dia. (Kompas.com)
