Segini Harga Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon yang Bakal Diborong Prabowo Subianto

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto menyatakan minatnya untuk memborong pesawat Eurofighter Typhoon.

Jenis jet tempur tersebut merupakan salah satu armada perang paling mahal yang dibuat Eropa.

Dikutip dari harian Kompas, Selasa (21/7/2020), Prabowo berkirim surat kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner mengenai tawaran untuk membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai milik Austria.

Informasi mengenai surat penawaran itu diungkap media Austria, Kronen Zeitung.

Dalam artikelnya, kepemilikan pesawat Eurofighter Typhoon sebenarnya jadi perdebatan publik di Austria.

Ini karena ada indikasi korupsi pembelian pesawat tersebut oleh Austria beberapa tahun silam.

Pesawat tersebut juga dianggap sebagai pemborosan anggaran negara karena biaya operasionalnya yang mahal, yakni mencapai 80.000 euro atau Rp 1,3 miliar per jam.

• Atta Halilintar Akui Bakal Marah Gara-gara Hal Sepele Ini, Ayu Ting Ting Sampai Melongo: Serius Ta?

• 2 Brimob Dianiaya di Medan: Anggota DPRD Sumut dan 7 Orang Jadi Tersangka, Kapolda Beri Pesan

• Detik-detik Pria di Kalsel Bunuh Kekasih di Dalam Mobil, Pelaku Cemburu Korban Ditelepon Sosok Ini

• Ibu dan Anak Kandung di Bitung Berhubungan Badan, Polisi: Anak Perempuannya 3 Kali Saksikan Mereka

Di Austria, rencana memensiunkan Typhoon ini masih tarik ulur.

Tahun 2017, situs flightglobal.com mencatat, Menhan Austria mengatakan akan memensiunkan 15 Tranche 1 Eurofighter Typhoon tahun 2020.

Namun, janes.com menulis pada 6 Juli 2020, Menhan Austria Klaudia Tanner mengatakan akan mempertahankan pesawat Typhoon ini karena ada kontrak dengan Airbus yang jika diputuskan akan memakan biaya penalti.

• Evakuasi Motor Warga, Petugas Damkar Nyebur ke Septik Tank Sedalam 5 Meter

Dalam surat berkop Kementerian Pertahanan RI tertanggal 10 Juli 2020 dan ditandatangani Menhan Prabowo Subianto, disebutkan bahwa Indonesia ingin memenuhi kebutuhan organisasi angkatan bersenjatanya.

Prabowo mengatakan mendapat informasi Austria memiliki pesawat tempur Typhoon yang dibeli tahun 2002.

Saat ini Austria memiliki 15 pesawat itu.

"Saya ingin menawarkan membeli 15 pesawat tersebut untuk TNI AU dan semoga proposal saya ini menjadi pertimbangan resmi," tulis Prabowo di surat tersebut. 

Lalu berapa harga Eurofighter Typhoon?
Eurofighter Typhoon yang dimiliki militer Austria merupakan jenis Tranche 1.

Eurofighter Typhoon saat ini dikembangkan dalam 3 varian, Eurofighter Typhoon Tranche 2 dan Tranche 3A.

Dilansir dari Aircraftcompare, Selasa (21/7/2020), harga Eurofighter Typhoon di Eropa berkisar antara 58-70 juta dollar AS per unit.

Sementara untuk ekspor di luar Eropa, harganya mencapai 124 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,84 triliun (kurs Rp 14.800).

Harga bisa jauh lebih tinggi, tergantung penambahan fitur sistem dan perangkat lain dalam pesawat, termasuk paket sejumlah senjata yang melekat di pesawat.

Harga pesawat juga bergantung pada masa pakai pesawat.

Prabowo sendiri berminat membeli pesawat bekas pakai Angkatan Udara Austria, sehingga harganya masih bergantung pada negosiasi kedua belah pihak.

Sementara itu, dikutip dari Gulfnews, Kuwait sempat membeli 28 pesawat tempur tersebut pada tahun 2015 dengan harga pembelian 8 miliar euro.

Dengan begitu, harga per unitnya yakni 285 juta euro atau sekitar Rp 4,84 triliun (kurs Rp 16.974).

Nilai kesepakatan pembelian Kuwait ini dilaporkan lebih mahal ketimbang kontrak pembelian Eurofighter Typhoon yang dibeli Qatar dari Inggris.

Qatar membeli 24 pesawat tempur Eurofighter Typhoon seharga 5 miliar poundsterling.

Dengan begitu, harga per unitnya hanya 208 juta poundsterling atau sekitar Rp 3,89 triliun.

Asal tahu saja, Eurofighter Typhoon merupakan salah satu pesawat tempur pesaing F-35 dari pabrikan Lockheed Martin, Amerika Serikat.

Eurofighter Typhoon dikembangkan secara bersama-sama oleh beberapa negara Eropa.

Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam produksinya antara lain British Aerospace EAP, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Roll Royce, Avio, Airbus, dan MTU Aero Engine.

Menhan Urus Pertanian?

Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di sisi lain, pangan sendiri merupakan tupoksi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Dengan melibatkan Kemenhan, pemerintah melibatkan TNI dalam pengolahan lahan pertanian. 

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra yang juga adik dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kalau hal tersebut masih logis mengingat rekam jejak kakaknya yang lama berkecimpung di sektor pertanian.

"Gerindra harapkan pertanian bagian jadi swasembada pangan. Juga kelautan dan perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. Ini ketahanan pangan ini bukan hal baru," jelas Hashim dikutip dari Kompas TV, Minggu (19/7/2020).

Sebelum menjabat Menhan, Prabowo tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) periode 2004 hingga 2015.

Selain itu, Prabowo juga merupakan seorang pengusaha yang perusahaannya banyak bergerak di sektor agrobisnis seperti perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Total lahan yang dikembangkan sebagai food estate di Kalteng mencapai 700 ribu hektare. 

Di luar areal (aluvial) gambut, lahan seluas 165.000 hektare disiapkan untuk pengembangan pangan terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pembangunan dan pengelolaannya melibatkan lintas instansi.

”Karena ini cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan kepada Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang tentu didukung Menteri Pertanian dan Menteri PUPR. Di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Presiden Joko Widodo dikutip dari Harian Kompas.

Penunjukan Prabowo tentu bukan tanpa alasan. Di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menjelaskan penunjukan Prabowo. Alasannya, bidang pertahanan tak hanya sebatas urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ketahanan pangan juga termasuk di dalamnya.

”Ketahanan di bidang pangan juga jadi salah satu bagian pertahanan. Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa untuk membangun food estate di Kapuas dan Pulang Pisau,” kata Jokowi. 

Di balik itu, Jokowi juga mengenal Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-2015 yang saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 juga memiliki visi misi mendorong swasembada pangan.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan, penunjukan Menhan oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin proyek food estate dilandasi perspektif pertahanan negara, seperti diatur UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 6, kata Dahnil, menyebutkan, pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Ancaman dalam pemahaman Kemenhan, kata Dahnil, terdiri dari ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida.

Potensi krisis pangan dunia seiring pandemi Covid-19 termasuk kategori ancaman tersebut. Untuk itu, pemerintah mengantisipasi sedini mungkin agar krisis pangan dihindari.

Konsep food estate di Kalteng, Dahnil menjelaskan, adalah pusat pertanian pangan untuk cadangan logistik strategis pertahanan negara. Food estate bukan program cetak sawah, melainkan pengembangan pusat pangan.

Komoditasnya tak hanya padi, tetapi juga tanaman pangan lain, seperti singkong dan jagung sesuai kondisi lahan.

”Sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu Kementan dan Bulog, jika suatu saat, dalam kondisi tertentu kita kekurangan suplai pangan. Maka, cadangan pangan siap digunakan,” tutur Dahnil.

Soal model bisnis food estate dan mobilisasi petani, Dahnil tak menjelaskan. Namun, praktiknya, food estate bisa mengarah ke dua model bisnis.

Pertama, pertanian korporasi, yakni ada perusahaan pengelola yang mempekerjakan petani sebagai buruh. Kedua, pertanian korporasi berbasis petani kecil. Artinya, perusahaan berfungsi sebagai penjamin dan petani sebagai pemilik lahan yang jadi mitra.