Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Operasi Yustisi di Danau Sunter Jakarta Utara, Pelanggar Langsung Disidang di Tempat

Petugas gabungan dari TNI-Polri serta Satpol PP menggelar Operasi Yustisi di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/9/2020).

TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Petugas gabungan dari TNI-Polri serta Satpol PP menggelar Operasi Yustisi di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Petugas gabungan dari TNI-Polri serta Satpol PP menggelar Operasi Yustisi di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/9/2020).

Kegiatan tersebut digelar seiring diberlakukan kembali pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sudjarwoko menuturkan, operasi ini untuk menindak warga yang tidak memakai masker sebagai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita melaksanakan penegakan hukum berupa tindakan Operasi Yustisi terhadap pelanggar atau masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. Terutama yang tidak menggunakan masker ataupun menggunakan masker tapi tidak sempurna," kata Sudjarwoko di lokasi.

Dalam prosesnya, dijelaskan Sudjarwoko, operasi digelar secara stasioner dan secara mobile.

Dua Hari Pengetatan PSBB Diterapkan, Pemprov DKI Tutup 10 Perusahaan Terkait Covid-19

Hingga H+2 PSBB Ketat, Tercatat Sudah 428 Pelanggar PSBB di DKI Jakarta

Kebijakan PSBB DKI Jakarta, KA Bandara Soekarno-Hatta Kencangkan Protokol Kesehatan

Ada petugas yang mengawasi para pelanggar dari titik penindakan di Danau Sunter dan ada juga yang berkeliling merazia warga yang tidak taat aturan.

Kemudian, petugas akan membawa para pelanggar ke ruang sidang yang disediakan di tempat.

"Setelah nanti ada ditemukan atau didapati warga yang tidak disiplin, tidak memakai masker, petugas akan membawa ke ruang sidang langsung," kata Sudjarwoko.

Para warga yang tidak mengenakan masker, lanjut Sudjarwoko, akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 150-250 ribu.

Hal itu akan ditetapkan berdasarkan sidang langsung di lokasi.

"Kita sudah menyiapkan tempat untuk sidang di tempat dan perangkat-perangkatnya sudah ada dari Satpol PP, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai penuntut umum dan pengadilan sebagai hakim saat sidangnya," ucap Sudjarwoko.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved