Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Tangerang

Wali Kota Tangerang Siap Berikan Sanksi Bagi Warga yang Melangggar PPKM

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengharapkan agar masyarakat Kota Tangerang dapat berpartisipasi aktif dalam mematuhi aturan

TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat ditemui di RSUD Kota Tangerang soal PSBB di Jawa dan Bali, Kamis (7/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat Kota Tangerang masuk dalam wilayah yang wajib menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengharapkan agar masyarakat Kota Tangerang dapat berpartisipasi aktif dalam mematuhi aturan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama masa PSBB di Jawa dan Bali diberlakukan.

Supaya angka penularan Covid-19 di Kota Tangerang bisa terus ditekan.

"Sesuai dari instruksi Mendagri dan partisipasi masyarakat sangat penting agar PSBB bisa berhasil," kata Arief dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

Arief menjabarkan salah satu poin penting dalam pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Tangerang adalah pembatasan kegiatan yang sifatnya olahraga, rekreasi dan hiburan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021.

"Mulai hari ini fasilitas olahraga baik yang dikelola oleh Pemkot maupun swasta untuk sementara waktu ditutup. Jika tidak ada urusan penting, masyarakat diimbau untuk beraktivitas di rumah saja," ujar Arief.

Baca juga: Simak Aturan Rekreasi ke Ancol saat Penerapan PPKM Jawa-Bali

Baca juga: Rahmat Effendi: Warga Bekasi Tidak Punya Alasan Menolak Vaksin

Baca juga: Besok, Belasan Ribu Tenaga Medis di Jakarta Utara Divaksin Covid-19

"Sanksi juga diberlakukan apabila masyarakat kedapatan yang melanggar aturan selama masa PSBB," tambahnya.

Selain itu, selama masa PSBB kegiatan di sektor perdagangan juga dibatasi hanya diperbolehkan hingga pukul 19.00 WIB.

"Kalau bukan yang sifatnya kebutuhan harian wajib mengikuti aturan pembatasan jam operasional," ungkap Arief.

Dia juga mengimbau agar sektor perkantoran baik swasta maupun negeri untuk dapat mematuhi aturan kerja selama pemberlakuan PSBB 11 - 25 Januari 2021.

"WFO harus 25 persen dari total pegawai, 75 persen sisanya WFH," pungkas Arief.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved