SBY Turun Gunung Seret Nama Moeldoko, Pengamat: Jika Benar, GPK PD Tak Bisa Dianggap Sebelah Mata

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai wajar turun gunung dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Apalagi, SBY telah menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai Demokrat.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Terkait dugaan keterlibatan Moeldoko yang notabenenya orang dekat Presiden tentu respon SBY turun gunung menjadi sebuah kewajaran," kata Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Iman ketika dihubungi, Kamis (25/2/2021).

"Ini karena jika itu benar maka, gerakan itu tak bisa dianggap sebelah mata karena memiliki kekuatan besar," kata Arif.

Ia pun menanggapi pernyataan SBY mengenai Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bila berhasil mengambil alih Partai Demookrat.

Sebab, kepengurusan Partai Demokrat akan di obrak-abrik semua dari semua tingkatan.

"Itu sebuah pendapat yang berdasar realitas politik," kata Arif.

Menurut Arif, jika gerakan ini berhasil tentu yang memiliki otoritas tentu telah berganti sehingga mereka akan menempatkan loyalis-loyalisnya duduk dijabatan strategis baik di jabatan publik maupun kepengurusan partai.

SBY Singgung Nama Moeldoko

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan terlibatnya pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.