KRITIK Keras Yunarto Wijaya pada Moeldoko, Jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB dan Jabat KSP
Yunarto Wijaya kritisi jabatan Moeldoko setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Wahyu Septiana
"Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut, KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat," ucap SBY.
Mantan Presiden ke-6 RI ini juga nenyebut KLB yang digelar di Sumut itu mendongkel dan merebut kursi Ketum PD yang telah disahkan pemerintah.
"Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah," jelas SBY.
Melecehkan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengungkap hal yang sama dengan SBY.
AHY menyebut penunjukan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Partai Demokrat telah melecehkan prinsip yang selama ini dianut partai.
"Mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas tidak punya KTA, tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta jadi ketua umum. Tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini," kata AHY saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3/2021) sore.
AHY meyakini Moeldoko berusaha merebut tongkat kuasa Partai Demokrat dari tangannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi.
"Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tahu sampai sejauh mana itu ia akan lakukan," ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY juga menyinggung kesediaan Moeldoko untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri," ujar AHY.
Karena itu AHY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat sudah ada sejak awal.

"Memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih Partai Demorkat yang sah dengan inkonstitusional," ujar putra sulung SBY itu.
AHY berujar sikap yang ditunjukkan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat tidak layak ditiru, dan bukan merupakan sikap ksatria.
"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan perilaku sikap yang dapat dicontoh dengan baik," kata AHY. (*)