Breaking News:

Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Fraksi PSI: Realisasi Program Rumah DP 0 Rupiah Tak Sampai 1 Persen, Ini Peringatan Keras

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari soroti realisasi pembangunan program rumah DP Rp 0

DEAN PAHREVI/KOMPAS.com
Rusunami Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). Program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi setelah Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan ditetapksan sebagai tersangka KPK. 

“Dari Rp 3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dicermati lebih jauh tidak hanya terbatas pengadaan tanah tahun 2019,” jelasnya.

Bahkan dalam rapat-rapat pembahasan anggaran, PSI telah mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan tanah di Sarana Jaya.

Misalnya terkait luas dan pembangunan rumah DP 0 rupiah di atas tanah yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Komplotan yang Diotaki Wanita Gelapkan 13 Mobil, Korban Rugi Rp 500 Juta

“Misalnya, apakah benar luasnya sudah sesuai analisa kebutuhan atau sekedar beli tanah saja? Lalu, untuk menghemat anggaran, apakah rusun DP 0 Rupiah bisa dibangun di tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Pemprov DKI? Namun, itu semua tidak menjadi perhatian Pemprov DKI karena konon anggaran di Sarana Jaya tersebut untuk persediaan tanah atau land banking,” ungkapnya.

Enang menerangkan, anggaran pengadaan tanah memang bersifat rawan lantaran nilainya yang sangat fantastis, yakni mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun proses pengadaannya justru tidak terbuka dan transparan.

Baca juga: Komplotan yang Diotaki Wanita Gelapkan 13 Mobil, Korban Rugi Rp 500 Juta

“Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline. Sudah saatnya Pemprov DKI menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan, sehingga publik bisa mengawal di mana lokasi tanah yang akan dibeli dan berapa harganya,” ucap Eneng.

Ia menyatakan mendukung langkah KPK guna membongkar kasus ini hingga tuntas.

Penulis: Nur Indah Farrah Audina
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved