Tak Kapok, Pemprov DKI Berencana Beli Lahan Baru Tahun Ini untuk Buat Rumah Dp Nol

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta memastikan tahuh ini bakal kembali melakukan pembelian lahan untuk program rumah DP nol rupiah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi mengatakan, proses pembelian lahan kini hanya tinggal menunggu pencairan dana APBD 2021.

"Iya ada lagi (pengadaan lahan), tapi penyertaan modal daerahnya belum cair. Masih dalam proses," ucapnya, Selasa (9/3/2021).

Meski demikian, Riyadi tak menjelaskan lebih detail dimana lokasi lahan yang bakal dibeli untuk program rumah dp nol tersebut.

"Lokasinya yang tahu persis di Sarana Jaya," ujarnya saat dikonformasi.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebut, program rumah dp nol tetap jalan meski Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (YC) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Adapun PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD milik Pemprov DKI yang ditugasi mengerjakan proyek andalan Anies semasa kampanye dulu ini.

Baca juga: Dirut Sarana Jaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Bagaimana Nasib Program Rumah Dp Nol Anies?

Baca juga: Satu Grup, Bali United dan Persiraja, Bek Persita Penasaran Kehebatan Maung Bandung

"Ya tetap lanjut (rumah DP nol), kan enggak ada masalah. Program itu kan tidak tergantung orang di situ, jadi tetap jalan," kata dia.

Sebelumnya, YC ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan untuk proyek pengadaan rumah DP nol rupiah yang menjadi program andalan Anies semasa kampanye dulu.

Satu di antaranya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.

Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Tidak Pernah Lolos Kartu Prakerja dari Gelombang 1 hingga 13, Panitia: yang Menyeleksi Bukan Manusia

Para tersangka termasuk YC dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. 

Tim penyidik KPK bahkan dikabarkan telah bergerak cepat mengusut kasus ini dengan menggeledah sejumlah lokasi. 

Satu di antaranya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (3/3/2021) lalu.