Pemprov DKI Ogah Pakai Hak Diskresi Meski Rencana Jual Saham Perusahan Bir Ditolak Ketua DPRD
Pemprov DKI Jakarta tak akan menggunakan hak diskresi atau mengambil keputusan sendiri dalam polemik penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Dia mengaku sudah berkonsultasi dengan beberapa lembaga penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal tersebut.
Apabila dia ikut menyetujui penjualan saham PT Delta, dikhawatirkan akan ada proses hukum yang berlangsung.
"Gue ini muda keluar masuk penjara, enggak mau masuk penjara lagi," kata Prasetio.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah empat bersurat kepada DPRD DKI Jakarta untuk membahas penjualan saham PT Delta.
Namun, hingga kini, surat yang dilayangkan Pemprov DKI Jakarta tidak ditanggapi oleh Prasetio.
Meskipun demikian, ada empat fraksi di DPRD DKI yang mendukung penjualan saham tersebut, yakni Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra.
Baca juga: Jadwal One Piece Chapter 1008, Terungkap Kenapa Kozuki Oden Belum Mati dan Muncul di Onigashima
PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.
Pemprov DKI sudah menanamkan saham di PT Delta sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada 1970.
Keuntungan rata-rata yang diperoleh PT Delta untuk Pemprov DKI per tahun mencapai Rp 50 miliar.
Gubernur Anies Baswedan kemudian berjanji akan menjual saham perusahaan bir tersebut pada saat kampanye Pilkada DKI 2017.
Pemprov DKI mulai menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta yang mencapai 26,25 persen pada 2019.
Upaya tersebut merupakan salah satu proses menuju penjualan saham Delta Djakarta.
