Soal Dugaan Korupsi Damkar Depok, Kuasa Hukum Sandi Klaim Punya Bukti Pejabat Ada Mark-up Anggaran

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI - Kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok, Jawa Barat, masih terus bergulir.

Kuasa Hukum Sandi Butar-Butar, anggota Damkar Kota Depok yang viral karena mengungkap dugaan kasus korupsi, Razman Arif Nasution mengatakan sudah mengantongi bukti tentang pengakuan salah satu pejabat terkait adanya mark-up anggaran.

"Bendahara bidang keuangan mereka, sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan mark-up anggaran. (Bukti) pengakuan rekaman. Ada rekaman yang disimpan Sandi, dan itu sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan," kata Razman mewakili Sandi, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).

Sandi, mengaku hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

Ia merincikan, ada beberapa permasalahan terkait adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di tempatnya bekerja.

Dimulai dari mark up harga sepatu, serta PDL atau Pakaian Dinas Lapangan lainnya dari tahun 2018.

Sepatu yang dimaksud, disebutnya tak sesuai dengan spesifikasi karena tak dilengkapi dengan pengaman.

Baca juga: Sambangi Balai Kota, Menpar Sandiaga Uno Ngaku Prihatin dengan Pariwisata DKI Jakarta

Baca juga: HASIL Piala Menpora PSS Vs Persib: Maung Bandung Tantang Persija di Final, Ezra Walian Jadi Pahlawan

Baca juga: Sebelum Dipaksa Jadi PSK, Korban Awalnya Diiming-imingi Bekerja di Kedai Pisang Goreng

Ia menduga, ada penggelembungan anggaran hingga Rp 500 ribu per pasangnya.

"Sepatu itu tidak pake pengaman, pas di crosscheck harga pada saat itu ternyata 1 sepatu itu diduga dikorupsi sekitar setengah harganya. Dari harga pagu anggarannya Rp 850 ribu, ternyata di cek harganya Rp 400 ribu - Rp 300 ribu. Jadi satu sepatu bisa diduga di mark-up Rp 500 ribu," kata Razman.

Sementara mengenai pakaian, Sandi mengaku hanya menerima pakaian di awal tahun 2019.

Itupun, disebutnya merupakan pengadaan di tahun 2018 yang baru diberikan di awal tahun 2019.

Ia juga mempertanyakan soal honor terkait penanganan covid-19. Dimana, menurutnya tertulis Rp 1,7 juta namun hanya diterima Rp 850 ribu.

Baca juga: Debt Collector Takut Dikeroyok Warga, Nekat Nyebur ke Kali Ciliwung Gunung Sahari

"Kemudian tentang honor. Itu tertulis diterima Rp 1,7 juta dalam anggaran, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu dan itupun baru sekali diterima," imbuhnya.

Pihaknya, mengklaim sudah mengantongi bukti berupa rekaman salah satu pejabat yang mengaku adanya mark-up anggaran.