9 Kritik PDIP DPRD DKI Soal LKPJ Gubernur Anies: Mulai dari Banjir, Formula E hingga Intoleransi

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengkritik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun 2020 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setidaknya ada sembilan poin kritik fraksi PDIP terhadap LPKJ Tahun 2020.

Kritikan pertama terkait banjir di ibu kota.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyebut sejauh ini, terutama di tahun 2020, tidak ada satu kilometer pun bantaran sungai yang dilakukan naturalisasi atau pun normalisasi.

"Yang dilakukan hanya upaya-upaya minor dalam program penanggulangan banjir. Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur," kata Ima, Selasa (20/4/2021).

Kritikan selanjutnya mengenai ajang Formula E yang menurut Fraksi PDIP, tidak adanya transparansi sejak proses pembuatan kajian membuat hitungan yang seharusnya rugi dari awal menjadi untung.

Baca juga: Cerita Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi Puasa Pertama Kali hingga Tradisi saat Ramadan

Hal ini karena dengan sengaja tidak memasukan komponen commitment fee dalam perhitungan biaya.

"Dan akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemprov membutuhkan uang untuk penanggulangan Covid-19, malah uang commitment fee tersebut tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat," tutur Ima yang mewakili pernyataan partainya.

Selanjutnya, PDIP DKI Jakarta mengkritik soal DP 0 rupiah.

Dikatakannya, sebenarnya sejak belum terjadi pandemi Covid-19, program ini sudah gagal karena pada tahun 2019 sebelum pandemi saja dalam RPJMD ditargetkan membuat 232.214 hunian, namun nyatanya baru 780 hunian saja hingga saat ini.

Baca juga: Ngaku Ingin ke Apotek, Ibu di Kota Tangerang Kabur Tinggalkan Bayinya: Jagain Anak Saya

Baca juga: Cerita Reza Chandika Tak Sangka Aksi Keisengannya Buat Orang Lain Terhibur

"Tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak ada upaya untuk melanjutkan secara masif program rusunami yang sudah terbukti lebih berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ima.

Masalah ketersediaan air bersih juga dinilai PDIP DKI tidak ada upaya peningkatan.

Sampai saat ini masih ada 40 persen warga yang belum mendapatkan akses air bersih di Jakarta.

Pemerintah, lanjut Ima, tidak fokus untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan program SPAM yang pembangunannya di Pondok Kopi dibangun oleh PUPR tapi yang disalurkan ke masyarakat oleh DKI.

"Selain itu pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta terancam batal dan malah Anies akan memperpanjang kontrak Aerta untuk 25 tahun ke depan," kata Ima.