9 Kritik PDIP DPRD DKI Soal LKPJ Gubernur Anies: Mulai dari Banjir, Formula E hingga Intoleransi

Fraksi PDIP DPRD DKI JAKARTA mengkritik LKPJ Tahun 2020 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Editor: Elga H Putra
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (14/1/2019). 

Di bidang transportasi, PDIP DKI menilai upaya integrasi transportasi sudah cukup baik, tapi sayangnya pada tahun 2020 tidak ada penambahan koridor Transjakarta, jalur LRT yang baru, dan baru hanya groundbreaking MRT saja.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). (KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI)

"Khusus LRT, tahun 2020 ini ditandai dengan kemunduran karena trase yang dipilih tidak mengikuti jalur yang sudah diamanatkan oleh Perpres 109 tahun 2020 yaitu jalur velodrome - Manggarai," tutur Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Ima melanjutkan, untuk masalah pengelolaan sampah, untuk tahun 2020 tidak ada satu pun ITF yang berhasil diwujudkan.

Padahal Jakarta terancam krisis sampah pada tahun 2023 nanti.

Yang juga menjadi fokus kritik PDIP DKI yakni soal kemiskinan di Jakarta.

Tercatat, kata Ima, jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret 2020 sebesar 4.53% dari semula 3.42%.

Baca juga: Cuma Naik 0,01, Gubernur Anies Klaim Indeks Pembangunan Manusia DKI Tertinggi se-Indonesia

"Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata," kritik Ima.

Oke Oce yang menjadi janji kampanye Anies saat Pilkada lalu juga tak luput dari kritik.

Dari janji menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru, hingga tahun 2020 baru sebanyak 8.348 OKE OCE yang mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil.
"Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan RPJMD," ujar Ima.

Di bidang pendidikan, PDIP DKI mengkritisi soal adanya intoleransi.

"Hal itu dilakukan oknum-oknum guru yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya," ujar anggota DPRD yang membidangi masalah Kesra ini.

Anies Salahkan Pandemi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, jumlah penduduk miskin di ibu kota meningkat pada 2020 lalu.

Anies pun menyalahkan pandemi Covid-19 yang disebutnya sebagai biang keladi meningkatnya jumlah penduduk miskin.

"Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucapnya, Senin (19/4/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved