Struktur Organisasi Pemprov DKI di Tangan Gubernur Anies Dinilai Cacat, Pengamat: Ini Enggak Sehat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur Anies Baswedan dinilai cacat.

Hal ini dikatakan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengomentari kekosongan jabatan di Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai ratusan.

TONTON JUGA

"Ini bukti organisasi di Pemprov DKI Jakarta enggak sehat," ucapnya, Kamis (26/5/2021).

Pengamat dari Universitas Trisakti ini menyebut, cacat organisasi pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI terjadi akibat buruknya komunikasi antar stakeholder, sehingga jabatan tersebut bisa lama kosong.

"Ada komunikasi yang terputus antar stakeholder di Pemprov DKI," ujarnya saat dikonfirmasi.

Kekosongan jabatan ini tak hanya terjadi di tingkat eselon II, dimana ada belasan posisi yang hingga kini masih kosong.

Tapi juga ditingkat kecamatan dan keluaran yang jumlahnya mencapai ratusan.

Baca juga: Rizieq Shihab Yakin Divonis Bebas, Kuasa Hukum Belum Bahas Rencana Ajukan Banding

Baca juga: Wakil Wali Kota Jakpus Jagokan Manchester City di Final Liga Champions, Chelsea Diprediksi Keok 2-1

Baca juga: Klub Milik Kaesang Pangarep Persis Bermasalah, Wanita Ini Murka Tak Terima Dipecat: Gaji Tak Sesuai

Hal ini pun menyebabkan ada banyak lurah atau camat yang harus rangkap jabatan.

Fenomena ini kata Trubus, bisa berimbas pada kualitas layanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Kalau seperti ini layanan publik bisa bisa berpengaruh banyak," tuturnya.

Kekosongan ratusan jabatan di struktur organisasi Pemprov DKI ini diakui oleh Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko. 

TONTON JUGA

Tak tanggung-tanggung, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebut, jumlahnya mencapai ratusan.