Peradin Dukung Langkah Satgas BLBI Buru Aset Negara dari Para Obligor
Melalui Satuan Tugas (Satgas) BLBI bentukan Presiden Joko Widodo, negara sedang berusaha untuk mengembalikan aset negara dari para obligor tersebut
lihat foto
Pertimbangannya, lanjut dia, apabila masih menggunakan pendekatan instrumen perdata, maka jejak kejahatan kemungkinan akan lenyap, kemudian asset tracing dan aset recovery juga akan menjadi terhambat.
"Terlebih kasus Korupsi BLBI ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun, maka kita harus tegas menegakan hukum, jangan sampai membuat masyarakat kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia," tambah Firman.
Sementara itu, Ketua Wilayah PERADIN DKI Jakarta Hendrik E. Purnomo berpendapat, ada kekhawatiran terhadap berangsur lamanya penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus Korupsi BLBI ini, maka ada kemungkinan dokumen bukti-bukti sudah banyak yang hilang, rusak atau bahkan kadaluarsa. Sehingga akan menambah kesulitan dalam menuntaskan kasus Korupsi BLBI tersebut.
"Dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum (recht handhaving), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terkena imbasnya pula. Artinya secara lugas, hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, kultural, dan religiusnya," ujar Hendrik.
Harapan terbesar dirinya yaitu perlu terobosan pendekatan penegakan hukum di tengah situasi pandemi saat sekarang ini, yang mana semua elemen masyarakat terdampak imbas pandemi khususnya dari segi kesehatan dan ekonominya.
Sehingga dengan tuntasnya penegakan hukum yang adil terhadap kasus Korupsi BLBI dan tipikor lainnya, maka akan meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Baik masyarakat yang di dalam maupun luar negeri," tuturnya.
Benefitnya maka akan mendorong iklim investasi yang sehat dan kondusif dalam rangka pembangunan nasional Indonesia, khusunya dengan adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur konstruksi dan manufaktur industri, karena kedua bidang tersebut membutuhkan padat modal, high risk dan high technology. Akhirnya nanti akan ada geliat roda perekonomian Indonesia yang lebih dinamis menuju pembangunan nasional yang bersih dan bebas korupsi.
