Breaking News:

Formula E

Mas Anies Pakai Uang dari Mana Bayar Commitment Fee Formula E? Sponsor Belum Jelas, APBD Tak Mungkin

Polemik Formula E di DKI memasuki babak baru, sejumlah fakta terkuak. Ini bermula dari beredarnya salinan surat laporan penyelenggaraan Formula E

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat - Polemik Formula E di DKI memasuki babak baru, sejumlah fakta terkuak. Ini bermula dari beredarnya salinan surat laporan penyelenggaraan Formula E 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Polemik penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta memasuki babak baru, sejumlah fakta terkuak.

Hal ini bermula dari beredarnya salinan surat perihal laporan penyelenggaraan Formula E dari Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Surat bernomor 3486/-1.857 itu diterbitkan Dispora DKI pada 15 Agustus 2019 silam.

Dalam surat itu terkuak bahwa mas Anies wajib membayar commitment fee Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan nilai cukup fantastis, yaitu mencapai 122,102 juta poundsterling atau setara nyaris Rp2,4 triliun.

Rinciannya, sesi 2019/2022 sebesar Rp20 juta poundsterling, sesi 2020/2021 sebesar Rp22 juta poundsterling, sesi 2021/2022 24,2 juta poundsterling, sesi 2022/2023 Rp 26,6 juta poundsterling, dan sesi 2023/2024 sebesar Rp29,2 juta poundsterling.

Logo Formula E
Logo Formula E (fiaformulae.com)

“Berdasarkan hasil kajian terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemprov DKI berupa biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut," demikian isi surat tersebut dikutip TribunJakarta.com, Senin (13/9/2021).

Dispora DKI juga mengingatkan mas Anies untuk membayar uang komitmen itu sebelum masa jabatannya berakhir Oktober 2022 mendatang.

Baca juga: Pangkas Biaya Formula E, Anak Buah Mas Anies Kurangi Acara Praevent

Pasalnya, waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah, kecuali kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 92 Ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved