PSI Bocorkan Anggaran yang Jadi Korban Formula E, Syarif Gerindra Bongkar Tujuan Interpelasi Anies

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membocorkan anggaran yang ikut menjadi korban pelaksanaan Formula E di Jakarta.

Sementara, Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif blak-blakan membongkar tujuan di balik pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pelaksanaan Formula E menjadi polemik setelah PDI Perjuangan dan PSI menolak ajang gelaran balapan mobil listrik itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra mengungkapkan balapan Formula E tak masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Gubernur Anies Baswedan.

Apalagi, Anggara menyebutkan adanya fakta bahwa Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai sebesar Rp 160 miliar pada tahun 2019.

Baca juga: Termasuk Jakarta, PSI Ungkap Kota Penyelenggara Formula E yang Gunakan Uang Publik

Namun anehnya pada tahun yang sama, Pemprov DKI Jakarta mampu membayar commitment fee yang besarannya mencapai dua kali lipat dari anggaran pembebasan lahan, yakni Rp 360 miliar.

"Faktanya, Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Rp 160 miliar, tapi di tahun yang sama juga, kita sedang membayar commitment fee di akhir tahun 2019 Rp 360 miliar," kata Anggara dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021).

Selain itu, Anggara menuturkan anggaran revitalisasi GOR dan lapangan menjadi korban pelaksanaan Formula E.

Meski program revitalisasi GOR dan lapangan masuk dalam target capaian di RPJMD.

"Banyak anggaran revitalisasi GOR dan lapangan itu harus dikalahkan dengan kegiatan ini (Formula E). Padahal revitalisasi GOR itu ada target capaian jelasnya di RPJMD," ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PSI Pertanyakan penggunaan anggaran APBD untuk pelaksanaan ajang balap Formula E di ibu kota.

Menurut Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra, jika gelaran Formula E memang menguntungkan, seharusnya sumber anggaran berasal dari pihak swasta.

"Sebenarnya yang paling penting, kalau memang kegiatan ini menguntungkan, sebenarnya harusnya diserahkan saja ke pihak swasta. Jangan menggunakan APBD," kata Anggara.

Baca juga: Wagub DKI Bantah Uang Komitmen Formula E Rp 2,3 Triliun, Ternyata Segini Nominalnya

Apalagi, lanjut Anggara, berdasarkan riwayat pelaksanaan Formula E selama 8 tahun di 24 kota di dunia, hanya Kota Montreal di Kanada dan DKI Jakarta, Indonesia yang menggunakan dana publik.

Sisanya, 22 penyelenggaraan Formula E di dunia memakai pembiayaan swasta.