Pramono Ungkap Fakta di Balik Isu Penolakan Warga Badui Korban Begal di RS: Bukan Soal KTP!

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah isu yang menyebut seorang warga Badui korban begal ditolak rumah sakit di Jakarta.

Orang nomor satu di Jakarta ini menegaskan tak ada penolakan layanan medis dan persoalan yang muncul hanya terkait kendala komunikasi.

“Jadi untuk warga Badui tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Pram memastikan, dirinya telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati untuk memastikan situasi sebenarnya.

Ia pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa melihat latar belakang pasien.

“Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit,” ujarnya.

Sebut Ada Masalah Komunikasi

Menurutnya, komunikasi kemungkinan terjadi karena perbedaan bahasa antara warga Badui dan petugas rumah sakit.

“Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Badui ini mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu,” tuturnya.

Tegaskan Seluruh Rumah Sakit Terbuka untuk Warga Badui

Ia pun menegaskan seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah atau swasta diminta untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Badui.“Mau milik Pemprov atau tidak saya sudah minta sama bu Ani.m, semuanya tanggung jawab Pemda,” tuturnya.

Kronologi Warga Badui Kena Begal di Jakarta

Seorang pemuda Badui Dalam bernama Repan (16) jadi korban begal di kawasan Rawasari, Cempaka Putih pada Minggu (26/10/2025) dini hari.

Pelaku sekitar empat orang mengendari dua sepeda motor menghadang Repan yang tengah berjalan dan membawa dagangan madu khas Badui.

Mereka kemudian merampas uang Repan senilai Rp3 juta, 10 botol madu, dan sebuah ponsel.