Tina Toon Kritik Pedas Anies Baswedan: Sumur Resapan Dibilang Program Enggak Jelas, Dihapus Saja

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Agustina Hermanto alias Tina Toon mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait program sumur resapan.

Pasalnya, program tersebut dinilai tidak efektif mencegah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.

"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucapnya saat rapat paripurna DPRD DKI, Selasa (16/11/2021).

Tina mengatakan, rekomendasi ini diberikan lantaran program normalisasi sungai mandek di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ia pun meminta agar anggaran sumur resapan itu dialihkan untuk meningkatkan alokasi untuk normalisasi sungai.

Sebagai informasi, Pemprov DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk menjalankan program normalisasi atau restorasi sungai.

Baca juga: Polemik Pembangunan Sumur Resapan, Wagub DKI Tinjau Kembali Titiknya

"Walau terlambat karena selama 4 tahun terakhir Pemprov tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada 2022," ujarnya.

Mantan penyanyi cilik ini pun mengingatkan Anies betapa pentingnya pengerjaan normalisasi sungai.

Dibandingkan program sumur resapan, ia menilai normalisasi sungai lebih efektif dalam mencegah bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi imbas perubahan iklim global.

"Kita bisa rasakan bahwa banjir muncul lebih awal setiap tahunnya, semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar yang terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," tuturnya.

Baca juga: Sumur Resapan Dikeluhkan Masyarakat, PDIP Setuju Anggarannya Dihapus

Kata Warga

Sejumlah warga menilai pembangunan sumur resapan di atas trotoar ini tidak efektif.

Seorang pengendara motor bernama Umar mengatakan, pembangunan sumur resapan di atas trotoar menimbulkan kemacetan di Jalan Raden Said Soekanto.

"Saya kan setiap hari lewat sini, ngeganggu jalan, bikin macet," kata umar pada Kamis (11/11/2021), sore.

Umar menilai, penanganan banjir dengan membuat sumur resapan tidak efektif, karena sudah ada Kanal Banjir Timur (KBT) yang memiliki lebar yang lebih luas.

Lebih lanjut, kata Umar, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah kota administrasi setempat lebih menaruh perhatian pada saluran-saluran air.

"Kalau mau mengatasi banjir, kan ada KBT, enggak usah pakai sumur resapan. Perbaiki saja saluran-saluran airnya, enggak perlu bikin sumur resapan. Mengganggu. Sayang juga trotoarnya rusak," sambung Umar.

Senada dengan Umar, Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilain pembangunan sumur resapan di atas trotoar di sepanjang jalan Raden Said Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur, tidak efektif.

Tigor mengatakan, pembangunan sumur resapan di atas trotoar kurang pas. Sebab, letak trotoar lebih tinggi dibanding jalan raya. Selain itu, sumur resapan dibangun di samping Kanal Banjir Timur (KBT).

 "Apa kurang KBT begitu luas? Kita kan punya KBT luas dan panjang. Kenapa bikin sumuran resapan air?," kata Tigor pada Kamis (11/11/2021).

Tigor menambahkan, daripada membangun sumur resapan, Pemerintah Provinsi DKI lebih baik memperbaiki saluran air atau drainase.

"Harusnya dibikin drainase yang lancar menuju KBT itu sendiri dan saya pikir drainase sudah ada ke KBT, tetapi perawatannya nggak jalan," terang Tigor.

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Capai Rp 411 Miliar, Fraksi PDIP: Sangat Tak Bermanfaat

Tigor juga memberi catatan kepada Pemprov DKI perihal waktu pengerjaan sumur resapan yang baru dikerjakan saat sudah masuki musim penghujan.

"Kalau mau benar-benar, harusnya dari jauh-jauh hari, bukan November. Misal bulan Maret lah," ujarnya.

Pada Kamis (11/11/2021) sore, pembangunan sumur resapan di Jalan Raden Said Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur belum rampung. Tumpukan material tanah dan sejumlah beton saluran resapan masih ada di atas trotoar.

PSI Bersuara

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan di Ibu Kota.

Pembangunan sumur resapan sebagai satu diantara solusi pengendalian banjir terus menimbulkan polemik.

Tak hanya di tengah masyarakat, polemik ini juga hadir di antara dewan Kebon Sirih.

Justin misalnya. Ia meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta.

Baca juga: Bantah Pernyataan PSI, Wagub Ariza Pastikan Tak Pernah Hapus Anggaran Normalisasi Sungai

“Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progresnya lamban," katanya Senin (15/11/2021).

Ia menilai banjir tak akan teratasi bila mengandalkan kuantitas sumur resapan, sementara proyek-proyek penting penanggulangan banjir  mandek dikerjakan.

Secara sistemik, lanjut Justin, sumur resapan disebutnya sangat tidak efektif lantaran hanya mengatasi genangan air saja.

“Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai,” ungkapnya.

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI segera mengevaluasi titik pembangunan sumur resapan.

Sebab, keberadaannya dinilai kurang tepat seperti di trotoar.

“Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan.

PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta 361 Miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan.” tandasnya.

Anggaran Dihapus

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah setuju bila anggaran untuk sumur resapan di tahun berikutnya dihapus.

Pembangunan sumur resapan guna mengendalikan banjir di Ibu Kota terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga dewan Kebon Sirih. Satu diantaranya dari Ida.

Pasalnya, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 411,43 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan dengan target 150.000 titik.

Namun, dalam penyusunan APBD DKI Tahun 2022, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp120 miliar atau turun dari tahun lalu.

"Anggaran untuk sumur resapan 2022 terakhir masih ada 120 miliar, berkurang jauh dibandingkan 2021 kan 400 sekian miliar. Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," kata Ida kepada awak media, Selasa (16/11/2021).

Pernyataan ini dilontarkannya bukan tanpa alasan, sebab Ida sempat mendapatkan pesan Whatsapp dari masyarakat yang berisikan protes terkait keberadaan sumur resapan.

Keluhan dari masyarakat dan sejumlah tokoh membuat Politikus PDIP itu lantang untuk menyatakan sikap.

"Banyak komplain bukan dari masyarakat umum tapi tokoh masyarakat juga banyak komplain. Akhirnya tidak tepat dan sebagainya. Akhirnya kita evaluasi, kebetulan yang ada di dinas ini mohon dengan sangat untuk tidak dihabiskan."

"Kalau saya sangat sepakat untuk dinolkan, tapi memang ternyata masih ada daerah yang butuh itu untuk 2022," tandasnya.

Evaluasi Pemprov

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, buka suara soal rencana Komisi D DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran pembuatan sumur resapan.

Ia menyebut, Pemprov DKI akan kembali mengevaluasi efektivitas salah satu program pengendalian banjir di ibu kota ini.

"Kami terus lakukan evaluasi, silakan masyarakat, warga Jakarta berikan masukan saran dan kritik terhadap program yang dibuat dan disusun bersama," ucapnya, Selasa (16/11/2021).

Bila sumur resapan dianggap tak efektif dan pendanaannya dihentikan DPRD, Ariza memastikan, Pemprov DKI masih memiliki banyak program pengendali banjir.

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada, seperti gerebek lumpur, pengerukan, pompa, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisai," ujarnya.

Politisi senior Gerindra ini pun berharap, program tersebut bisa berjalan dengan baik supaya bencana banjir bisa diminimalisir.

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi, tentu semua program yang direncanakan kami laksanakan sebaik mungkin," tuturnya.