Breaking News:

UMK Bekasi 2022 Diusulkan Naik Rp33 Ribu, Buruh Bakal Geruduk Kantor Wali Kota: Kami Tutup Pintu

Buruh berencana menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi usai penetapan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 cuma naik Rp33.000.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (10/11/2021) - Buruh berencana menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi usai penetapan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 cuma naik Rp33.000. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Buruh berencana menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi usai penetapan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 cuma naik Rp33.000.

Hal ini disampaikan M. Indrayana, anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi dari unsur pekerja, Selasa (23/11/2021).

Dia mengatakan, perwakilan Depeko dari unsur pekerja telah sepakat mengembalikan hasil putusan kenaikan UMK ke serikat pekerja masing-masing.

"Kalau dari Depeko unsur pekerja kami sepakat mengembalikan ke federasi serikat pekerja masing-masing, maunya seperti apa, jadi tanggal 25 (November) besok itu kami akan geruduk wali kota," kata Indrayana.

Serangkaian aksi unjuk rasa nantinya juga akan digelar, hal ini senada dengan yang dilakukan federasi serikat pekerja di seluruh Indonesia.

Baca juga: UMP Jakarta Cuma Naik 1 Persen, Buruh di Cilincing Meradang: Nggak Cukup untuk Kebutuhan Sehari-hari

"Rangkaiannya dari tanggal 25 terus 29 (November) terus nanti goalnya tanggal 7-8 (Desember) kami akan mengadakan mogok nasional dan sudah disepakati hampir seluruh konfederasi," tegasnya.

Adapun dinamika penetapan usulan kenaikan UMK 2022 di Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi dinilai tak berikan ruang diskusi.

Massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (10/11/2021).
Massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Rabu (10/11/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR)

Indrayana yang merupakan anggota Depeko Bekasi dari unsur pekerja menceritakan, usulan nilai kenaikan UMK mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Itu hasil output dari rumusan PP 36 (2021), jadi Depeko dari unsur pemerintah kemarin angka-angka disetorin sama BPS maka keluarlah outpunya 0,71 itu," jelas dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved