Pilpres 2024
Elektabilitas Anies Baswedan Hanya 3 Persen, Paling Hebat Cuma Bisa Jadi Cawapres
Elektabilitas Anies Baswedan yang masih rendah dengan kenaikan 2-3 persen saja, paling hebat hanya menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024.
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Elektabilitas Anies Baswedan yang masih rendah dengan kenaikan 2-3 persen saja, paling hebat hanya menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Bukan kinerja, moral atau antikorupsi, tapi citranya terlalu kental sebagai calon presiden dari kalangan Islam politik membuat Anies sulit mendongkrak elektabilitas jadi 15 persen.
Elektabilitas yang dimiliki Anies Baswedan saat ini dinilai tak mampu membawanya melenggang ke Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu diutarakan langsung oleh pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti menyebut Anies Baswedan masih perlu mendongkrak elektabilitasnya jelang Pilpres 2024 mendatang.
Saat ini, Anies dinilai masih kalah saing dengan bakal calon presiden lainnya.
Baca juga: Jalan Anies ke Pilpres 2024 Mandek, Gerindra Kirim Sinyal Ogah Beri Dukungan: Beliau Ga Punya Partai
Dengan elektabilitas yang dimilikinya saat ini, Anies hanya mampu untuk maju sebagai calon wakil presiden.
"Jadi bacaan saya, lagi-lagi ya kalau elektabilitas Anies hanya sekitar 15 persen, pertumbuhannya hanya 2 persen sementara yang lain bisa 4-5 persen," jelas Ray saat dihubungi, Minggu (2/1/2022).
"Anies itu paling (mungkin) jadi calon wakil presiden," tambahnya.

Kiprah Anies pun digadang-gadang Ray Rangkuti kian meredup lantaran masa jabatannya sebagai gubernur hanya tinggal menghitung hari.
Terlebih, Anies bukanlah kader partai. Ia tidak memiliki perahu politik untuk menyongsong Pilpres 2024.
Karena tidak memiliki partai, daya tawar Anies hanya sebatas elektabilitas.
Hal itu membuat Anies tidak bisa menentukan sendiri nasibnya pada kontestasi politik 2024 mendatang.
Baca juga: Truk Rem Blong di Tangerang Seruduk 2 Mobil dan 5 Pejalan Kaki, 2 Anak-Anak Tewas
"Tapi ada beberapa kemungkinan kalau memang Anies tidak akan mendapatkan kendaraan (politik) itu."