Penjabat Pengganti Anies Baswedan
Heru Budi Hartono Habis Dirongrong Dewan, Terlilit Program Warisan Anies Baswedan di Jakarta
Belum genap sebulan jadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah dirongrong partai besar melalui anggota dewannya di DPRD.
"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama lubang biopori selama ini cukup efektif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan pada daerah-daerah yang sering banjir karena curah hujan yang tinggi," ujar Aziz.
Pembebasan PBB
Heru juga diminta melanjutkan program pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal dengan nilai NJOP di bawah Rp2 miliar dilanjutkan kembali.
"Fraksi PKS meminta agar kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan dengan nilai NJOP di bawah Rp2 miliar tetap dilanjutkan," kata Aziz.
Menurutnya, kebijakan warisan Gubernur Anies Baswedan ini harus diteruskan lantaran kondisi ekonomi warga Jakarta saat ini belum sepenuhnya pulih usai dihantam pandemi Covid-19.
Baca juga: Pembebasan PBB Rumah di Bawah Rp2 M Disebut Cuma Pemanis, PSI: Bukti Gagalnya Rumah DP 0 Rupiah
Belum lagi resesi yang diprediksi bakal terjadi pada 2023 mendatang dikhawatirkan makin memperburuk kondisi ekonomi warga Jakarta.
"Banyak masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi dan sangat terbantu dengan pembebasan PBB tersebut," ujarnya.
"Apalagi, jika aset tanah dan bangunan yang dimilikinya berasal dari warisan, yang sebagiannya masih harus dibagi," sambungnya.
Untuk dua permintaan PKS itu, Heru belum memberikan tanggapannya.
Formula E
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk ikut bertanggung jawab soal penyelenggaraan Formula E.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda APBD DKI tahun 2023.
"Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangan dari awal Fraksi PSI adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, Rabu (9/11/2022).
Tanggung jawab yang dimaksud PSI ialah soal transparansi anggaran terkait penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik itu.
Ia pun menyinggung soal dana Rp560 miliar yang sudah digelontor dari APBD DKI untuk membayar uang komitmen atau commitment fee Formula E.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/pak-heru.jpg)