Heru Budi Hartono Habis Dirongrong Dewan, Terlilit Program Warisan Anies Baswedan di Jakarta

Heru hanya menganggarkan Rp 176,01 miliar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk biaya Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

FPPR merupakan dana talangan pengganti DP 0 Rupiah untuk unit yang sudah terbangun.

Sementara, keputusan Heru dikritik anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem Hasan Basri Umar yang menyebut kebijakan tidak melanjutkan pembangunan unit baru Rumah DP 0 Rupiah sarat kepentingan politik.

"Jangan sesuatu lihat dari sisi politik. Lihat dulu bermanfaat buat warga Jakarta atau tidak, kalau bermanfaat kenapa tidak dilanjutkan?," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Politikus senior ini pun menilai, kebijakan yang jadi unggulan di era Gubernur Anies Baswedan sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah layak huni tanpa harus mengumpulkan uang muka atau dp terlebih dulu.

"Program DP 0 Rupiah itu kan bagus. Kalau bagus ya teruskan dong," ujarnya.

Sumur Resapan

Sementara, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta minta Heru Budi Hartono melanjutkan program drainase vertikal atau sumur resapan yang selama ini jadi andalan Gubernur Anies Baswedan mengatasi banjir di ibu kota.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz dalam rapat paripurna terkait pandangan fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2023.

Saat membacakan pandangan fraksinya, Abdul Aziz menuturkan, sumur resapan harus dibuat untuk memperbanyak daerah resapan air, khususnya di wilayah yang berada di dataran rendah.

"Sumur resapan dalam perlu dibangun pada daerah-daerah yang merupakan titik terendah di kawasannya, seperti di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan," ucap Aziz, Rabu (9/11/2022).

Politikus senior PKS ini pun mengklaim, pendekatan penanganan banjir yang selama ini dilakukan dilakukan Gubernur Anies Baswedan sangat efektif.

Baca juga: Sumur Resapan di Jakarta Timur Dikeluhkan Warga jadi Sarang Jentik Nyamuk

Menurutnya, kondisi banjir kini sudah makin terkendali dengan berkurangnya wilayah terdampak banjir selama Anies Baswedan memimpin Jakarta.

Selain itu, banjir kini juga diklaim lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya.