Usut Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, PSI Mau Panggil Dinsos dan Pasar Jaya

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Sosial dan Pasar Jaya perihal dugaan korupsi program bansos era Anies Baswedan pada 2020 silam.

Kolase Foto Tribun Jakarta
Kolase Foto Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Ilustrasi Bansos. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Sosial dan Pasar Jaya perihal dugaan korupsi program bansos era Anies Baswedan pada 2020 silam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci


TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Sosial dan Pasar Jaya perihal dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) pada 2020 silam.

"Kami akan segera minta klarifikasi Dinsos dan Pasar Jaya terkait kasus ini secara jelas dalam rapat kerja," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1/2023).

Ara, sapaan akrabnya menyebut, pemanggilan ini merupakan bentuk komitmen PSI dalam mengusut dugaan korupsi yang diperkirakan merupakan negara hingga Rp2,8 triliun ini.

Pasalnya, simpang siur soal dugaan korupsi ini justru semakin menimbulkan kegelisahan publik.

"Kami Fraksi PSI akan menindaklanjuti isu ini lewat kerja-kerja kedewanan dan meminta klarifikasi dari semua pihak yang terlibat," ujarnya.

"Kami berharap semua bisa transparan pada kasus yang bergulir ini," sambungnya.

Baca juga: Dukung Heru Budi Terapkan Sistem Jalan Berbayar, PSI Minta Kualitas Transportasi Umum Ditingkatkan

Tak hanya itu, politikus muda PSI juga turut mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mendukung mengusut kasus bansos ini

Terlebih, selama ini Heru Budi terkesan lepas tangan dan mengaku tak tahu dengan isu dugaan kasus korupsi itu.

"Soal apakah dugaan ini benar atau salah dan melanggar hukum, itu ranah penegak hukum. Kami hormati prosesnya," tuturnya.

Bantahan Pemprov DKI

Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) membantah adanya praktik korupsi dalam program bantuan sosial (bansos) pada 2020 silam.

Sebagai informasi, dugaan korupsi ini muncul usai pemilik akun twitter @kurawa mengungkap adanya 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Beras yang seharusnya disalurkan Perumda Pasar Jaya itu kini kondisinya sudah rusak dan sangat memprihatinkan.

Baca juga: Viral Kasus Penculikan Anak Malika, PSI Minta Pemprov DKI Perbanyak CCTV

Plt Kepala BP BUMD Fitria Rahadiani pun menyebut bahwa beras itu merupakan beras bansos yang seharusnya disalurkan pada 2020 lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved