Ibu Kota Akan Berpindah, Fraksi PSI Minta Pemerintah Siapkan Kantor Perwakilan Urus Izin di Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Mulai tahun 2024, Jakarta resmi menanggalkan status ibu kota Indonesia.

Status dari Ibu Kota Negara atau IKN akan mulai pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Namun kendati tak berstatus ibu kota, Jakarta nampaknya akan masih menjadi episentrum nasional, utamanya dalam bidang ekonomi dan bisnis. 

Untuk itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah pusat membentuk kantor perwakilan di DKI Jakarta untuk mempermudah segala proses birokrasi, perizinan dan hal lainnya. 

Hal tersebut guna mempermudah segala urusan saat Jakarta menjadi kota pusat bisnis nantinya.

"Jika nantinya menjadi pusat bisnis, maka instansi pemerintah pusat yang berhubungan dengan perizinan harus memiliki kantor perwakilan di Jakarta agar proses pengurusan izin tetap efektif," ujar Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana saat dihubungi, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, PSI Minta Pemprov DKI Fokus Urus Kesejahteraan Anak-anak

Selain itu, William juga meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang jitu terhadap pemanfaatan gedung-gedung pemerintahan yang sudah tidak terpakai nantinya.

"Gedung-gedung pemerintahan pusat harus dipastikan tidak terbengkalai. Harus tetap diberdayakan," ujar pria yang bertugas di Komisi A DPRD DKI Jakarta.

William meyakini, pemindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi redup. 

Jakarta diprediksi bakal tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia.

"Jadi, pemerintah harus memikirkan Jakarta juga, harus didesain ulang. 

Sehingga Jakarta juga akan terus serta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia," kata dia.