Partai Ummat Diminta Jelaskan Strategi Politik Identitasnya: Sekarang Masyarakat Lebih Cerdas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza menilai wajar strategi politik identitas yang dimainkan Partai Ummat di Pemilu 2024 mendatang.

Ia pun menyebut, Partai Ummat ingin menggaet suara dari kalangan tertentu dengan memainkan narasi soal politik identitas.

"Prinsipnya sebetulnya sah-sah saja apapun partainya untuk mempromosikan nilai-nilai, simbol-simbol politik yang menjadi ciri khas atau yang dikenal sebagai identitas politik partai bersangkutan," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (17/2/2023).

Meski demikian, ia menyarankan Partai Ummat untuk menjelaskan secara gamblang politik identitas apa yang digunakannya.

Pasalnya, pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang terang-terangan bakal memainkan strategi politik identitas pada Pemilu 2024 menimbulkan polemik.

Masyarakat pun masih trauma dengan narasi politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masyarakat terpecah belah akibat eksploitasi agama yang digunakan untuk meraup suara pemilih.

Baca juga: Saat Anies Sangkal Gunakan Politik Identitas di Depan Kader Partai Ummat Besutan Amien Rais

"Ini yang harus di-clearance Partai Ummat," ujarnya.

Menurutnya, politik identitas bisa dipandang dari dua sudut berbeda.

Pertama, politik identitas dalam pengertian positif yang digunakan untuk melindungi masyarakat yang selama ini dikecualikan dari akses pembangunan agar memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dan berdaya guna.

"Contohnya kebijakan afirmasi 30 persen itu kan kebijakan politik berbasis pendekatan identitas gender," tuturnya.

"Kemudian, otonomi khusus di Papua bahwa orang Papua atau Melanesia menjadi arus utama dalam pembangunan itu kan juga politik identitas dalam konotasi positif," sambungnya.

Baca juga: Tinggalkan Ganjar Pranowo, Sore Ini JokMan Merapat ke Rumah Prabowo Subianto

Sedangkan, politik identitas yang patut diwaspadai ialah yang justru mengeksploitasi identitas SARA untuk mendiskriminasi masyarakat lain sehingga berpotensi memecah belah bangsa.

"Kalau yang dimaksud adalah mengeksploitasi atau mengkomodifikasi faktor-faktor identitas, ini yang sangat berpotensi akan berkontribusi mengganggu stabilitas dan bisa memecah persatuan kita," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan Partai Ummat berhati-hati dalam memainkan strategi politik identitas yang dikhawatirkan justru menjadi batu sandungan baginya untuk memperoleh banyak suara di Pemilu 2024 mendatang.

"Masyarakat sudah memiliki kemampuan membedakan mana politik identitas dalam pengertian positif dan mana politik identitas yang dimaksudkan untuk mendiskriminasi serta membangun sentimen yang bisa memecah belah persatuan nasional," ucapnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News