Sindir Ayah Mario Dandy, Masyarakat Sipil Bakal Berikan Koin Sumbangan untuk Ditjen Pajak

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Ganyang Para Pembangkang berencana memberikan koin sumbangan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Koordinator Komunitas Rakyat Arus Depan (Komrad) Pancasila, Antony Yudha yang juga perwakilan koalisi masyarakat sipil Gerakan Ganyang Para Pembangkang menjelaskan, koin sumbangan itu akan diberikan pihaknya sebagai sindiran kepada para pegawai pajak yang tak membayar pajak.

Diketahui, para pegawai pajak tengah jadi sorotan usai  kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20), anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo merembet ke berbagai hal.

Pasalnya, harta kekayaan ayah Mario Dandy senilai Rp 56,1 miliar dianggap tak wajar.

Parahnya, Rafael tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan mewah.

Baca juga: Pengacara Mario Dandy Gagal Minta Maaf ke David, Sebut Belum Diizinkan Pihak RS Mayapada

Salah satunya pajak jeep Rubicon yang kerap dipamerkan oleh Mario.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mobil tersebut sebesar Rp 6.678.000 dan SWDKLLJ Rp 143 ribu dengan masa berlaku 4 Februari 2023.

Namun, karena ada tunggakan pajak maka yang harus dibayarkan sebesar Rp 6.989.000.

Baca juga: Soal Sikap Mario Dandy yang Kerap Pamer Kekayaan, Pengamat Sosial UI Jelaskan Hal Ini

"Karena kan nyatanya masih ada pegawai pajak yang ga bayar bajak, nah kita akan bakal gelar aksi sumbangan koin ke Ditjen Pajak biar mereka bisa pada bayar pajak," ujar Antony saat menggelar aksi di depan kantor Kementerian Keuangan RI, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).

Selain itu, Antony juga akan membawa massa dan menggelar aksi saat menyerahkan koin sumbangan sebagai bentuk kritik dan sindiran untuk Ditjen Pajak.

Namun, Antony belum bisa memastikan kapan aksi pemberian koin sumbangan itu dilakukan.

Antony mengatakan, pihaknya dalam 3x24 jam akan melakukan kajian lebih mendalam terlebih dahulu mengenai pembangkangan belasan pegawai Kemenkeu yang tak lapor harta kekayaannya.

"Kajian itu nantinya akan meliputi seluruh aspek terkait, baik soal kedisiplinan hingga dugaan adanya permainan kotor di lingkungan pajak. 

Kajian tersebut nantinya akan kita laporkan ke presiden, Kementerian Keuangan, KPK, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya," kata Antony.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News