Heru Budi Diminta Pastikan 2 Pelajar yang KJP-nya Dicabut Buntut Tawuran Tetap Dapat Sekolah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengkritisi kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua pelajar yang terbukti terlibat tawuran.

Ia pun minta Pemprov DKI memastikan dua pelajar yang bantuan KJP-nya itu dicabut tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

“Pencabutan KJP bukanlah satu-satunya cara, setelah mereka dicabut harus dipastikan mereka tetap sekolah, jangan sampai putus,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).

Menurutnya, Pemprov DKI juga harus melakukan pembinaan kepada anak usia sekolah supaya permasalahan tawuran pelajar bisa diatasi.

“Jangan hanya cabut (KJP), tapi juga lakukan pembinaan. Permasalahan tawuran di kalangan anak pelajar itu banyak faktor yang menyebabkan,” ucapnya.

“Ini harus diurai dan diselesaikan dari hulu ke hilir,” tambahnya menjelaskan.

Politikus muda PSI ini pun menawarkan solusi yang bisa dilakukan Pemprov DKI guna menekan angka tawuran pelajar, yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kualitas guru bimbingan konseling di sekolah.

Pengawas sekolah pun diminta untuk berperan aktif menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan di sekolah.

Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah pun diminta untuk turut mendukung kegiatan-kegiatan positif anak.

“Seperti olahraga hingga teater agar bisa menjadi sarana aktualisasi dan pembentukan karakter anak-anak,” kata dia.

Pemprov DKI Cabut Bantuan KJP 2 Pelajar Terbukti Ikut Tawuran

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak main-main dengan ancamannya yang bakal mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang kedapatan tawuran.

Ia pun menyebut, sudah ada dua pelajar dicabut KJP-nya lantaran tertangkap basah ikut tawuran.

“Kemarin yang tawuran ada dua, KJP-nya dicabut semua,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Orang nomor satu di DKI ini pun menegaskan, KJP hanya diberikan kepada pelajar yang benar-benar serius menempuh pendidikan.

Bagi tak mau mengikuti ketentuan itu, Heru mengaku tak akan segan mencabut bantuan yang diberikan kepada pelajar tersebut.

“Kalau enggak mau dicabut ya jangan tawuran. Belajar dengan benar. Saya juga minta kepala sekolah dan para guru mengimbau anak-anak belajar dengan benar,” ujarnya.

Tak hanya itu, Heru juga minta para orang tua dan masyarakat turut bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anak dengan mengawasi para mereka.

Sehingga mereka bisa mengurangi kegiatan negatif dan langsung pulang ke rumah setelah jam belajar di sekolah selesai.

“Kalau di Jakarta itu kan sekolah sudah gratis ya, tinggal datang sekolah. Kalau tawuran, nanti masa depannya bagaimana, kan gitu,” tuturnya.

“Jakarta seharusnya anak-anaknya lebih pintar lah,” tambahnya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mewanti-wanti para peserta didik untuk tidak tawuran dan melakukan bullying di sekolah.

Heru pun mengaku tak segan mencabut bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi para peserta didik yang kedapatan tawuran maupun melakukan bullying.

“Tidak boleh ada bullying dan tawuran. Kalau terbukti, KJP bisa dicabut,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengapresiasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berjalan lancar sepekan lalu.

Ia pun mengklaim belum ada laporan adanya bullying yang dilakukan senior terhadap juniornya yang baru masuk sekolah.

Dengan lingkungan yang mendukung, Heru berjarap, para peserta didik baru bisa semakin termotivasi untuk semangat belajar di sekolah baru mereka.  

“Saya harap anak-anak semua peserta didik baru dapat belajar dengan tekun dan memiliki karakter yang baik,” ujarnya.

Tak hanya itu, Heru juga berpesan kepada kepala sekolah dan para pengajar untuk memperhatikan peserta didik di sekolah masing-masing.

Terutama terkait kehadiran dan kelengkapan perlengkapan sekolah peserta didik, seperti buku paket supaya kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan baik.

“Saya minta lebih diperhatikan lagi dan dipastikan semua siswa sudah mendapat alat belajar,” kata Heru Budi.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News