Pansus DPRD DKI Tolak Kenaikan Tarif Parkir, Jupiter Ungkap Potensi Kebocoran Rp1,4 Triliun

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menegaskan pihaknya mengusulkan agar tarif parkir tidak dinaikkan.

Usulan itu disampaikan dalam rekomendasi akhir penyusunan Raperda Perparkiran pada Rabu (12/11), setelah Pansus menemukan potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir yang nilainya mencapai Rp1,4 triliun.

“Di lapangan masih ditemukan adanya potensi kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran,” kata Jupiter saat membacakan rekomendasi dalam rapat paripurna DPRD DKI.

Menurut Jupiter, Pemprov DKI sebaiknya memprioritaskan pembenahan tata kelola sistem dan manajemen parkir, bukan menaikkan tarif.

“Sehingga, kami meminta kepada saudara gubernur untuk lebih fokus pembenahan tata kelola sistem dan manajemen perparkiran,” lanjutnya.

DPRD DKI juga meminta Pemprov memperketat pengawasan terhadap praktik parkir ilegal yang masih marak terjadi di berbagai titik di Jakarta.

Rekomendasi itu meliputi peningkatan koordinasi antara Dishub DKI, Satpol PP, dan kepolisian untuk memastikan penindakan berjalan tegas di lapangan.

Selain itu, DPRD mendorong tindakan lebih keras terhadap operator parkir ilegal, termasuk penyegelan hingga pembongkaran fasilitas.

“Jika ditemukan operator ilegal dan sudah disegel, maka tidak diperbolehkan beroperasi. Unit Pengelola Perparkiran juga tidak diperbolehkan memberikan rekontek ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu walaupun operator sudah membayar denda,” jelas Jupiter.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem perparkiran Jakarta dan menutup celah kebocoran pendapatan daerah yang selama ini terjadi.

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita