Politikus PAN Kritik Rencana Pemotongan Subsidi Pangan Murah Jakarta Rp 300 Miliar

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyampaikan interupsi tegas dalam rapat pembahasan APBD 2026. 

Ia menolak rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memangkas subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar.

Dalam rapat tersebut, Lukman mengaku prihatin dan menilai pemotongan anggaran pangan subsidi akan berdampak langsung pada masyarakat kecil yang tengah berjuang menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

“Saya ingin menyampaikan keresahan dan kesedihan saya soal rencana pengurangan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar. Itu seharusnya jangan dilakukan,” kata Lukman di ruang rapat paripurna DPRD Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia bahkan menuding alasan pemerintah yang menyebut pemotongan dilakukan karena komoditas daging dan susu UHT kurang diminati tidak benar.

“Menurut informasi, alasan dikurangi karena daging dan susu UHT tidak diminati. Ternyata itu bohong oleh anak buah Gubernur,” tegasnya.

Selain soal subsidi pangan, Lukman juga menyoroti rencana Pemprov DKI yang akan mengajukan pinjaman Rp2,2 triliun untuk pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur. 

Ia menyatakan tidak setuju karena proyek-proyek yang dibiayai dari utang tersebut tidak memiliki imbal hasil (return) yang jelas.

“Saya tidak setuju karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya. Ini bisa jadi persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Politisi PAN itu turut menyinggung keberadaan warning system banjir senilai Rp225 miliar yang dibeli menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun hingga kini tak jelas keberadaannya.

“Hari ini warning system banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Mohon penjelasannya,” kata Lukman.

Di sisi lain, ia juga mendorong Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program ekstrakurikuler bahasa asing di setiap sekolah negeri dan swasta, seiring visi Jakarta menuju kota global.

“Jakarta menuju global city, SDM-nya harus ditingkatkan. Semoga anak-anak Jakarta bisa menjadi anak yang cerdas dan mampu berbahasa asing,” ungkapnya.

Menutup interupsinya, Lukman kembali menegaskan penolakannya terhadap pemotongan subsidi pangan murah.

“Apalagi jangan dikurangi, Pak, namanya subsidi pangan. Mengurangi subsidi pangan malah menambah stunting,” pungkasnya.

Berita Terkait

Baca juga: DPRD dan Pemprov Sepakati APBD Jakarta 2026: Rp 81,3 Triliun

Baca juga: Paripurna Raperda APBD 2026 Jakarta Banjir Interupsi, Anggota DPRD Tolak Pemotongan Subsidi Pangan

Baca juga: Komisi D DPRD DKI Dorong Normalisasi Sungai Ciliwung Rampung 2026

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita