Heru Budi Ogah Belikan Pejabat DKI Kendaraan Listrik, Sekda: Enggak Ada Anggaran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono memastikan tak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk membeli kendaraan listrik bagi pejabat Pemprov DKI.

“Enggak ada anggarannya,” ucap Joko Agus saat ditemui di Balai Kota, Senin (21/8/2023).

Hal ini diungkapkan Joko Agus menanggapi rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik.

Joko pun menegaskan, para ASN eselon empat ke atas itu harus membeli kendaraan listrik sendiri.

“Kendaraan listrik dibebankan kepada mereka sendiri. Eselon empat kan enggak ada penganggaran kendaraan transportasi,” ujarnya.

Meski demikian, Joko Agus membantah bahwa ASN eselon empat itu wajib membeli kendaraan listrik.

“Itu hanya imbauan untuk menggunakan mobil listrik, imbauan saja. Enggak ada (kewajiban beli),” kata dia.

Bila tak ingin membeli kendaraan listrik, ASN itu bisa beralih menggunakan transportasi umum.

Sebagai informasi, imbauan pejabat di lingkungan Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik disampaikan Heru Budi usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat (18/8/2023) kemarin.

“Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Heru pun menyebut, para pejabat itu bisa membeli kendaraan listrik menggunakan tunjangan transportasi yang setiap bulan diberikan.

“Kalau di DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News