Megawati Blak-blakan Bilang ke Jokowi Bubarkan KPK: Enggak Efektif!

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden ke-5 Republik Inidonesia sekaligus Ketua Umum PDIP dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri blak-blakan dirinya pernah bicara tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena keberadaannya saat ini dinilai tidak berjalan efektif.

Padahal, diketahui lembaga antirasuah itu berdiri pada tahun 2002 saat dirinya menjabat presiden.

Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka, di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Megawati mulanya berbicara tentang kondisi rakyat yang masih miskin dan korupsi masih terjadi.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

Hal itu menjadi sorotan Megawati, karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

"Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara'. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep," ujarnya.

Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri pada masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia (RI).

"'Ibu nih kalau ngomong ces pleng', lho saya yang membuatnya (KPK) kok," kata Megawati.

Dikutip dari website museum kepresidenan RI, pendirian KPK saat itu didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor.

Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).