Pemilu 2024
Banyak PMI Bakal Kehilangan Hak Pilih, BP2MI Minta KPU Mau Dengarkan Saran Pihak Luar
Benny Rhamdani menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang terancam kehilangan hak suaranya di Pemilu 2024.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COMĀ - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang terancam kehilangan hak suaranya di Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luar Negeri (LN) untuk Pemilu 2024 sebanyak 1.750.474 pemilih.
Sedangkan berdasarkan data BP2MI, jumlah PMI di luar negeri mencapai Rp 4,8 juta.
"Kita sudah mendapatkan laporan dari beberapa PMI di luar Indonesia yang merasa terancam terkait hak politik mereka untuk memilih dalam Pilpres maupun Pileg," kata Benny saat menghadiri Rakernis BP2MI di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (18/1/2024).
Benny mengatakan, sejauh ini laporan dari PMI yang terancam kehilangan suaranya di Pemilu berasal dari tiga negara yakni Taiwan, Hong Kong dan Jepang.
Di sisi lain, ia meminta KPU RI selaku penyelenggara pemilu untuk lebih waspada dan mau mendengarkan saran dari pihak lain terkait permasalahan DPT di luar negeri.
"Saya sarankan ke depan, KPU harus lebih berhati-hati. KPU harus membuka diri untuk meminta pendapat dari banyak pihak, bahkan BP2MI misalnya yang memiliki data secara pasti tentang PMI," ujar Benny.
Selain itu, ia juga berharap ke depannya luar negeri dibuat menjadi satu daerah pemilihan (dapil) tersendiri.
Adapun saat ini, dapil luar negeri masih bercampur dengan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
"Dapil luar negeri ke depan harus jadi dapil sendiri agar fokus anggota DPR terpilih nanti memperjuanhgkan masalah-masalah PMI dan WNI pada umumnya," kata Benny.
Targetkan Kerjasama dengan 19 Negara
Dalam rakernis yang berlangsung, Benny memaparkan ada 9 program prioritas BP2MI di Tahun 2024 ini.
Satu diantaranya dengan menambah kerjasama dengan 19 negara lain terkait penempatan PMI.
Sebab sejauh ini, kerjasama dalam bentuk Government to Goverment (G2G) baru terjalin dengan Jepang, Korea dan Jerman.
PKS Buka Suara soal Faktor Kekalahan di Pilkada Depok, Masih Mendebat Kejenuhan Warga 20 Tahun |
![]() |
---|
Pilkada Telah Usai, GMKI Jakarta Suarakan Masyarakat Kembali Bersatu |
![]() |
---|
Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah |
![]() |
---|
Aktivis Pemuda NTT di Jakarta Nilai Pilkada 2024 Kondusif: Tidak Terjadi Hal yang Dikhawatirkan |
![]() |
---|
Jenuh dan Karakter Rasional Warga Kota Bekasi Jadi Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.