Pemilu 2024

Modal Rp 2,5 Juta, PRT Yuni yang Jadi Caleg DPRD DKI Tak Menyangka Raih Puluhan Ribu Suara

Yuni Sri Rahayu (41) tidak menyangka dengan perolehan suaranya pada Pemilu 2024.

Annas Furqon hakim/TribunJakarta.com
Yuni Sri Rahayu (41), PRT yang menjadi caleg DPRD DKI dari Partai Buruh, saat diwawancarai di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). 

Yuni mengaku mendapatkan modal untuk membuat APK dengan menyisihkan sedikit gajinya sebagai PRT.

Yuni pun mengibaratkan dirinya sebagai "caleg dhuafa" lantaran tidak memiliki modal besar untuk berkampanye.

"Kalau saya sendiri dari partai buruh kan kita bilangnya caleg dhuafa ya, yang istilahnya nggak punya modal. Walaupun punya modal istilahnya dari pribadi sendiri, sebisa kita. Saya menyiasatinya dari upah saya sedikit demi sedikit," ungkap dia.

Dengan maju sebagai caleg, Yuni mengaku ingin memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"Ya memang saat ini kan kita sedang memperjuangkan RUU PPRT yang sudah 20 tahun masih juga gak ada kabar yang buat kita para PRT. Itu lah yang membuat saya mau nggak mau, siap nggak siap, ya sudah saya mau jadi caleg," kata Yuni.

Yuni Sri Rahayu (41), caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh, saat diwawancarai di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). (1)
Yuni Sri Rahayu (41), caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh, saat diwawancarai di kediamannya di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). (1) (Annas Furqon Hakim/TribunJakarta.com)

Menurut Yuni, saat ini para PRT hanya dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan hal itu dinilai belum cukup.

"Ketika kita punya masalah, UU Ketenagakerjaan belum cukup untuk melindungi PRT," ujar dia.

Di sisi lain, ia menilai RUU PPRT dapat memberikan perlindungan lebih kepada PRT saat mengalami masalah dengan pemberi kerja atau majikannya.

"Itu UU yang mengatur di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban para PRT dan pemberi kerja. Di situ banyak diatur tentang jam kerja, jaminan sosial, perlindungan PRT kalau menghadapi problem dari majikan atau pemberi kerja. Mengatur juga PRT yang dipekerjakan secara langsung oleh majikan atau yayasan," ungkap Yuni.

"Jadi semuanya mengatur benar-benar khusus tentang PRT. Karena UU yang sekarang, UU Ketenagakerjaan, di situ kan hanya mengatur pemberi kerjanya itu pengusaha, bukan pemberi kerja/majikan," imbuh dia.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved