Banyak Gosip Ngeri Berseliweran, Alasan Refly Harun Tantang IT KPU Diaudit Forensik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Juru Bicara Timnas AMIN, Refly Harun membeberkan mengapa dirasa perlu dilakukan audit forensik terhadap KPU.

Sebab, kata Refly, yang terjadi dalam Pemilu 2024 yakni adanya keterlibatan negara yang begitu kuat untuk memenangkan salah satu paslon.

Hal itu disampaikan Refly saat ikut dalam aksi buruh pendukung Anies-Muhaimin yang menolak hasil Pemilu 2024 di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

"Salah satu challenge kita adalah berani nggak KPU membuka sistem informasinya. Kita audit forensik, apakah sistem IT KPU itu memang fair, netral," kata Refly, Rabu (21/2/24).

Pasalnya, Refly mendengar ada rumor yang menyebutkan bahwa server IT KPU tidak sepenuhnya bisa dikuasai oleh KPU.

Sehingga algoritma dalam IT KPU disebutkan bisa disetel untuk menggelembungkan suara salah satu paslon.

"Karena ada rumor-rumor, bahkan informasi yang masuk ke kita misalnya, mengatakan servernya di China, Perancis, Singapura," kata Refly.

Bahkan, Refly mendengar kabar bahwa "Sirekap" sebagai alat bantu untuk mengetahui proses penghitungan suara sudah diisi sebelum pencoblosan dimulai.

Menurutnya, semua dugaan itu kian menguatkan tudingan bahwa kecurangan dalam Pemilu 2024 memang dipersiapkan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Hal-hal seperti ini agar tidak menjadi gosip politik maka ya sudah lakukan saja audit forensik, libatkan paslon untuk melihat, (minimal) perwakilan dari paslon 1, 2, dan 3, serta para ahli IT. Nanti akan dilihat, apakah ini jujur atau tidak," paparnya.

4 Cara Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Sebelumnya, Refly sempat orasi dari atas mobil komando.

Refly menjelaskan kepada para massa aksi mengenai langkah yang akan diambil Timnas AMIN dalam membuktikan adanya dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

Ia menyebut akan ada empat cara yang ditempuh oleh Timnas AMIN.

Cara pertama akan mengupayakan agar DPR mengajukan hak angket terkait kecurangan di Pemilu 2024.