6 Orang Lingkar 1 Jokowi Terseret Sengketa Pilpres di MK, Megawati Girang Mau Dipanggil Kubu Prabowo

TRIBUNJAKARTA.COM - Sengketa Pilpres 2024 yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyeret sejumlah nama besar.

Mereka adalah para menteri hingga Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang notabene orang lingkaran 1 Presiden Jokowi.

Konteks munculnya nama-nama pembantu presiden itu berbeda-beda, dari mulai soal bansos hingga pengerahan aparat untuk pasangan tertentu.

Bahkan nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri sampai ingin dipanggil kubu Prabowo-Gibran untuk bersaksi.

Presiden ke-5 Indonesia itu justru kegirangan, dan seolah menjawab tantangan dengan menyatakan bersedia hadir.

4 Menteri Dipanggil

Kubu pasangan nomor 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan nomor 3 Ganjar-Mahfud kompak menuding kebijakan bansos Presiden Jokowi menjadi senjata elektoral putranya yang merupakan cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Pada sidang MK dengan agenda pembuktian pemohon I dari kubu AMIN, Senin (1/4/2024), bahkan saksi ahli didatangkan khusus membicarakan dampak pengaruh bansos terhadap petahana atau pasangan yang didukung petahana.

MK pun memutuskan untuk memanggil empat menteri yang terkait dengan bansos pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam persidangan, dikutip dari Tribunnews.

Suhartoyo menegaskan, kubu AMIN maupun Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar MK memanggil sejumlah menteri yang terkait bansos.

MK menolaknya dengan alasan khawatir akan dianggap berpihak.

Namun keputusan untuk memanggil menteri itu akhirnya dilakukan atas nama MK, bukan pemohon.

Sebab, menurut Suhartoyo, para hakim merasa penting untuk mendengarkan pengakuan dari pihak-pihak tersebut.

Selain menteri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga turut dipanggil.