Program Sekolah Swasta Gratis Terancam Gagal Tahun Ini, Tim Transisi: Nanti Diputuskan Pram-Rano 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel, Ima Mahdiah buka suara soal wacana batalnya realisasi program sekolah swasta gratis di tahun 2025 ini.

Ima yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini pun memastikan program sekolah swasta itu tetap akan dijalankan pada awal Tahun Ajaran 2025/2026 ini.

“Kemarin kami rapat hampir tiga-empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu ya,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Meski demikian, Ima belum bisa membeberkan lebih detail perihal mekanisme uji coba yang akan dijalankan.

“Untuk mekanisme makin kami godok,” ujarnya.

Ditanya terkait kelanjutan program ini, Ima menyebut, nantinya nasib program sekolah swasta gratis ini sepenuhnya berada di tangan Pram-Rano.

Pasalnya, Pram-Rano bakal mulai menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta mulai 6 Februari mendatang hingga lima tahun ke depan.

“Balik lagi ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” kata Ima.

Sebelumnya, program sekolah gratis yang digadang-gadang bakal mulai dijalankan di tahun ajaran baru 2025/2026 terancam tak bisa direalisasikan di tahun ini.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko bilang, pihaknya saat ini masih dalam tahap penyusunan draf revisi Perda Pendidikan bersama Kementerian Pendidikan.

“Sekarang baru tahap persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri. Kemarin Disdik ada pertemuan membahas itu,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).

Oleh karena itu, Disdik DKI Jakarta belum bisa memastikan apakah sekolah swasta gratis bisa diimplementasikan saat tahun ajaran 2025/2026 ini atau tidak.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini pun mengaku saat ini pihaknya masih fokus merampungkan Perda Pendidikan.

Apalagi, revisi Perda Pendidikan tidak masuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) 2025 di DPRD DKI Jakarta.