Pantas Ono Surono Sekarang Berani, Ada Pegangan Kuat 'Goyang' Kebijakan Barak Militer Dedi Mulyadi

Ia meminta para pelajar untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku menyimpang. 

Orang tua dan lingkungan sekitar pun, kata Dedi, diminta lebih peduli terhadap aktivitas remaja.

"Anak ini kembali ke 'neraka', lingkungan yang luas dan mereka tidak ketahui, bahkan ada kemungkinan mereka bisa dibacok oleh orang tak dikenal, di barak militer lebih merasa aman," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kolonel Arm Roni Junaidi, menyatakan pihaknya siap terus membantu pemerintah daerah dalam program pembinaan karakter pelajar. 

Ia memastikan tidak ada kekerasan dalam proses pelatihan dan berjanji akan meningkatkan kenyamanan fasilitas barak ke depannya.

“Ini murni untuk pembinaan. Fasilitas akan terus kami benahi agar para pelajar merasa nyaman, dan tentu saja kami pastikan tidak ada kekerasan,” kata Roni.

Sebelumnya, KPAI menemukan sejumlah pelajar diancam tidak naik kelas jika menolak ikut pelatihan karakter di barak militer.

Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPAI Jastra Putra usai melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang.

“Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang,” ujar Jastra dalam konferensi pers yang digelar melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Jastra juga menyoroti temuan bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang siapa yang memberikan rekomendasi untuk memilih para pelajar agar mengikuti program tersebut.

“Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Tentunya ini harus dikaji lebih jauh agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada psikolog profesional,” jelas Jastra.

Wamendagri Sepakat Evaluasi Program Barak Militer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program pendidikan anak bermasalah di barak militer tersebut.

Meski Dedi Mulyadi telah menyiapkan sistem evaluasi internal, Bima menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan penilaian tersendiri terhadap efektivitas program itu.