Anggota DPRD Disebut Pesan 10 Ton Beras Oplosan, Kementan Turun Tangan hingga Semprot Pemprov DKI
Kementan buka suara soal pengakuan pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mendapat pesanan 10 ton beras oplosan dari anggota DPR
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Mereka hanya melayani pencampuran sesama jenis beras premium, tanpa menir atau beras kualitas rendah.
Namun kejanggalan ditemukan di toko ini. Karyawan bernama Rika (nama disamarkan) mengungkapkan, sejumlah karung beras dalam kemasan lima kilogram tidak boleh dibeli pelanggan karena berisi campuran beras berkualitas buruk seperti menir. Padahal karung-karung itu berjajar di rak etalase toko.
“Itu hanya contoh karung, isinya enggak untuk dijual. Di dalamnya sudah dicampur menir. Kalau mau beli harus
minimal 50 kilogram,” ujar Rika saat ditanya.
Keterangan ini memperkuat dugaan bahwa praktik oplosan dilakukan secara sistematis, dengan kemasan cantik untuk mengelabui konsumen.
Pengoplosan dilakukan bukan hanya untuk menekan harga, tapi juga mengejar untung besar dari pembeli yang tak menyadari isi sebenarnya.
Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas beras di tingkat distribusi masih sangat lemah, dan konsumen menjadi pihak paling dirugikan tanpa sadar.
Praktik seperti ini tidak hanya menyalahi etika dagang, tapi juga melanggar ketentuan pangan dan standar mutu nasional.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
DPRD DKI Desak Pemprov Tindak Tegas Operator Parkir Ilegal di Jakarta |
![]() |
---|
DPRD Bongkar Ancaman Defisit Anggaran 2026, Pramono Pamer APBD Surplus Rp 14,67 T |
![]() |
---|
Sempat Banjir Protes, Pemprov DKI Batalkan Rencana Pangkas Trotoar TB Simatupang Demi Urai Kemacetan |
![]() |
---|
Pembangunan Turap Bikin Sempit Kali Cipinang, Warga Khawatir Banjir Kian Parah |
![]() |
---|
Warga Ciracas Protes, Pembangunan Turap Kali Cipinang Malah Bikin Sempit: Kalau Bisa Dibongkar! |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.