Anies Sindir Barak Militer Dedi Mulyadi, Banggakan Program Rumah DP 0 Rupiah: Banyak yang Ikuti

"Sekarang alhamdulilah yang di bawah dapat program dari pemerintah subsidi, kelompok yang di atas sudah diselesaikan dengan pasar. Nah, yang di tengah sekarang udah ada jalan keluarnya," pungkasnya. 

Dinilai gagal

Namun, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Algoritma Research and Consulting menunjukkan kenyataan sebaliknya.

Program rumah susun (rusun) dengan DP Rp 0, penanganan banjir, dan penanganan kemacetan dianggap gagal diatasi Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana memaparkan hasil survei tersebut dalam diskusi online hasil survei bertajuk

“Tantangan Penjabat Gubernur DKI Menyongsong Pemilu Serentak dan Pemindahan IbuKota” pada Minggu (9/10/2022). 

“Program yang dianggap gagal adalah perumahan DP 0 dan juga bagaimana Gubernur Anies Baswedan mengatasi banjir dan juga mengurangi kemacetan,” kata Aditya.

Hasil survei tersebut menunjukkan, 23,9 persen responden menganggap program rumah dengan Rp 0 gagal.

Kemudian, 19,8 persen responden memilih penanggulangan banjir sebagai program gagal, sedangkan 16,7 persen responden menganggap program mengatasi kemacetan Jakarta gagal.

Survei ini telah dilakukan oleh Algoritma Research and Consulting terhadap 420 di enam kota/kabupaten di DKI Jakarta.

Hasil survei mewakili pendapat masyarakat Jakarta usia dewasa atau pemilih (17 tahun ke atas).

Margin of error diperkirakan kurang lebih 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan pada 27 September sampai 3 Oktober 2022 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner.

Dikuliti DPRD: Tidak laku hingga sepi peminat

DPRD DKI menguliti kegagalan dari kebijakan dp 0 rupiah yang digagas Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari mengatakan dalam draf perubahan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) tertulis bahwa batas penghasilan maksimal pemohon rumah DP Rp 0 adalah Rp 14 juta per bulan.

Padahal, rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada DKI 2016 awalnya diperuntukkan bagi warga yang penghasilannya maksimal Rp 7 juta per bulan.