3 Kepala Daerah di Jawa Barat Tak Sepakat Kebijakan Dedi Mulyadi soal Study Tour, Simak Alasannya

Tiga kepala daerah di Jawa Barat tuidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal study tour.

TribunJabar/Hilman Kamaludin
TAK SEPAKAT DEDI - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025). Terkini, Tiga kepala daerah di Jawa Barat tuidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal study tour. 

Ia menyebutkan, selama ini cukup banyak sekolah swasta di Bandung, termasuk jenjang SMA, yang mengadakan study tour ke luar negeri seperti ke Australia maupun Amerika Serikat.

Kegiatan seperti itu diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah, dan sekolah tetap memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.

"Tapi begitu ketahuan ada yang melaporkan, misalnya anak saya wajib ikut, kalau enggak nilai tidak bertambah atau kalau tidak ikut harus bikin tugas, maka kepala sekolahnya langsung diberhentikan, clear," katanya.

2. Wali Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan, kegiatan di luar kelas seperti study tour bisa tetap dilaksanakan selama ada aturan dan pengawasan ketat.

“Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya,” kata Edo, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, kegiatan study tour bukan sekadar jalan-jalan atau hiburan semata.

“Kegiatan semacam ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal dunia luar dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak mereka peroleh di ruang kelas."

"Tentunya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, walaupun ke luar daerah,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta panduan yang jelas dari pihak sekolah dalam menyelenggarakan study tour.

Tujuannya tak lain agar tujuan pendidikan tetap menjadi yang utama, bukan sekadar rekreasi.

Namun tidak berhenti di situ, Edo juga menyoroti sisi ekonomi dari kegiatan ini.

Baginya, study tour tak hanya berdampak pada siswa, tapi juga berkontribusi pada sektor pariwisata dan pendapatan daerah.

“Kalau dilarang kan nanti orang nggak pada mau datang ke Kota Cirebon."

"Tentunya juga bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah),” jelas dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved