3 Kepala Daerah di Jawa Barat Tak Sepakat Kebijakan Dedi Mulyadi soal Study Tour, Simak Alasannya

Tiga kepala daerah di Jawa Barat tuidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal study tour.

TribunJabar/Hilman Kamaludin
TAK SEPAKAT DEDI - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Rindam III Siliwangi, Jumat (2/5/2025). Terkini, Tiga kepala daerah di Jawa Barat tuidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal study tour. 

3. Bupati Bandung

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menekankan bahwa selama kegiatan study tour mendapatkan persetujuan orang tua dan memiliki nilai edukatif, maka tidak seharusnya dilarang.

“Tapi yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah,selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan, tetapi juga edukasi,” kata Dadang.

Kemudian, ia mengingatkan, larangan semestinya dibarengi dengan solusi dari pemerintah. 

“Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sisi emosional dari kegiatan study tour yang menurutnya sering membekas dalam memori siswa. 

“Nah, memang kita perlu dan membutuhkan sejarah yang tentunya Indonesia bisa seperti ini seperti apa dahulunya. Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” bebernya.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons perbedaan sikap para kepala daerah itu dengan tegas.

Ia menyatakan, menjadikan anak sekolah sebagai sasaran peningkatan kunjungan wisata daerah adalah hal yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.

“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek kunjungan wisata daerah itu tidak punya dasar akademik dan moral,” ujar Dedi dalam rekaman video yang yang diunggahnya di Instagram, dikutip Tribunjabar.id Sabtu (26/7/2025).

Dedi menyebut, larangan study tour sejalan dengan larangan lain seperti penjualan LKS dan seragam sekolah, yang dianggap mengeksploitasi siswa demi keuntungan ekonomi.

LKS atau Lembar Kerja Siswa, adalah buku yang berisi tugas-tugas dan latihan yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri.

“Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” tegasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus membenahi infrastruktur wisata ketimbang menggantungkan angka kunjungan dari kegiatan sekolah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved