Wacana Subsidi Program Bayi Tabung Mengemuka, Komisi E DPRD Minta Dinkes DKI Lakukan Kajian Serius

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina, menilai bahwa wacana tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan.

Istimewa
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina meminta, Dinkes lakukan kajian soal wacana subsidi bayi tabung pasangan suami-istri sulit dapat keturunan. (Istimewa). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT – Wacana pemberian subsidi program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencuat dalam diskusi publik bertajuk Pejuang Garis Dua yang digelar di NasDem Tower dalam rangka Hari Anak Nasional, Jumat (25/7/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Elva Farhi Qolbina, menilai bahwa wacana tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan.

Menurut Elva, subsidi IVF memang bisa menjadi bentuk dukungan nyata bagi pasangan suami-istri yang mengalami kesulitan memiliki anak, namun pemerintah tak bisa gegabah dalam merealisasikannya.

“Katakanlah misalnya secara gamblang, apakah bisa kemudian disubsidi program IVF dari Pemprov DKI Jakarta. Itu menurut saya butuh kajian yang lebih lanjut,” kata Elva dalam keterangan tertulis dikutip TribunJakarta.com, Minggu (27/7/2025). 

Elva menyebut, kajian tersebut penting agar program subsidi tepat sasaran dan tidak berhenti hanya pada keberhasilan kehamilan. 

Ia menekankan, negara juga harus hadir dalam menjamin kesehatan ibu dan janin pasca program IVF berhasil.

“Permasalahannya adalah ketika kita subsidi lalu berhasil hamil, kita tidak bisa lepas sampai di situ saja. Bagaimana kita memastikan kandungannya baik hingga melahirkan? Itu juga berkaitan dengan penyediaan gizi,” jelasnya.

Tak hanya Dinas Kesehatan (Dinkes), menurut Elva, program ini butuh dukungan lintas instansi, termasuk dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).

Elva menyarankan agar DPRD DKI Jakarta segera mendorong Dinkes melakukan kajian awal. Langkah ini penting sebagai dasar pembentukan regulasi maupun penganggaran ke depan.

“Ini bisa jadi isu penting dan memang harus didorong. Kita harus mulai bersuara, minimal dari DPRD untuk minta Dinas Kesehatan membuat kajiannya dulu,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam diskusi itu disebutkan bahwa infertilitas atau ketidaksuburan dialami sekitar 10 sampai 15 persen pasangan suami istri di Indonesia. 

Karena itu, subsidi IVF dinilai bisa menjadi salah satu solusi strategis, jika dikelola dengan tepat dan matang.

Acara diskusi tersebut juga dihadiri Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino dan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Fatimah Tania Nadira Alatas.

 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved