Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Setelah sempat viral anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, kini muncul lagi anggaran yang tidak wajar.
Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.
Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.
Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030.
• Diajak Berantem di Dalam Oleh Politisi Gerindra Terkait Anggaran Lem Aibon, Ini Tanggapan William
Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.
Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).
Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.
Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.
"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ujar Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), seperti dikutip kompas.com dari Antara.
• Anies Nilai E-Budgeting Tak Pintar, Ruhut Sitompul Tertawa: Udah Gubernur Masih Aja Dendam sama Ahok
Mengacu dari konsep yang selalu diutarakan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sejumlah wawancara, Yuke mengatakan, dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.
Bahkan selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.
Sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tidak tersentuh pembangunan.
Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.
"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti," katanya.
"Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," sambungnya.
• Pengertian E-budgeting APBD DKI Jakarta, Tak Boleh Asal Masukan Anggaran, Harus Sesuai Kebutuhan
Sementara itu, Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.
"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.
Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan.
Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh.
Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.
Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.
Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.
Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).
Anggaran yang Dianggap Tak Wajar
Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar menjadi sorotan publik dan jadi tranding di media sosial.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama membuat anggaran tersebut menjadi viral.
Menurut Pemprov DKI Jakarta dana anggaran tersebut masih dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Hal tersebut belum bisa dibilang menjadi APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Meski demikian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta adanya transparansi proses pembuatan KUA PPAS hingga menjadi APBD 2020.
Adanya transparansi, tidak akan menimbulkan kecelongannya rakyat untuk mengawasi uang rakyat.
Dirangkum TribunJakarta.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.
• Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%
1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar
Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 membuat geger warga ibu kota.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama memunculkan anggaran tersebut di media sosial.
"Murid di sekolah DKI Jakarta disuplai 2 kaleng lem aibon setiap bulannya. (Beli lem aibon 82 Miliar," tulis William dalam akun facebooknya.
Ia pun menantang akan buka-bukaan soal anggaran di DKI Jakarta.
Sebab, ia menyebut sampai saat ini publik belum bisa mengakses dokumen APBD 2020 di website apbd.jakarta.go.id.
"Padahal pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD," kata William.
• Demo UMP DKI Jakarta - Sebut Anies Tak Berani Langgar PP No 78 Tahun 2015, KSPI: Ahok Lebih Berani
2. Pulpen Rp 123,8 Miliar
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.
"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).
Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.
"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
3. Komputer Rp 132 Miliar
Anggaran yang tak masuk akal lainnya menurut William Aditya Sarana bersumber dari pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Total anggaran yang ditulis untuk membeli 7300 unit komputer sebesar Rp132 miliar.
Artinya satu unit komputer dihargai sekitar Rp 15 juta.
"Ada pengadaan komputer, di SMK negeri," ucap William Aditya Sarana.
"Dia membeli komputer dengan total harga, Rp 132 miliar,"
"Membeli 7300 unit, kalu dihitung satu unitnya itu R p15 juta," imbuhnya.
William Aditya Sarana mengaku heran dengan besaran anggaran yang diajukan demi membeli komputer tersebut.
Pasalnya menurut William Aditya Sarana komputer seharga Rp 5 sampai Rp 10 juta sudah cukup layak digunakan oleh anak sekolah.
"Komputer level apa yang dimau oleh Dinas Pendidikan sih?" tanya William Aditya Sarana heran.
"Komputer Rp5-10 juta cukup, Rp15 juta komputer yang seperti apa? imbuhnya.
• Gara-gara Anggaran Lem Aibon Bocor, Anies Baswedan Salahkan E-Budgeting Ahok, Padahal KPK Memuji
4. Buzzer Rp 5 Miliar
Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.
Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima buzzer atau influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.
Berdasarkan data yang dilansir TribunJakarta.com dari Warta Kota, melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.
Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.
Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengkritisi usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terkait dana Rp 5 miliar untuk influencer.
Anggota dewan bernama Eneng Malianasari alias Milli itu bakal meminta penjelasan dinas terkait dalam rapat bersama eksekutif pada Senin (28//10/2019).
“Saya sudah baca rincian komponen anggarannya beberapa waktu lalu dan memang menjadi salah satu catatan pribadi,” kata Milli pada Minggu (27/10/2019) malam.
Milli mengaku belum mendapat informasi mendetail dari dinas terkait.
Dia juga belum mengetahui sosok lima influencer yang akan direkrut dinas untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota.
• Transparansi Anggaran Diperkenalkan Jokowi-Ahok Disebut Gubernur Anies Baswedan Tidak Smart
5. TGUPP Rp 26 Miliar
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 26 miliar.
Hal ini pun ia sampaikan di akun instagram pribadi miliknya (@willsarana) pada Rabu (2/10/2019) lalu.
"Saya ditugaskan di Komisi A (bidang pemerintahan), lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).
Ia pun menyebut, anggaran ini meningkat sangat drastis, dimana pada awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.
Dimana saat itu masih dijabat Jokowi lalu digantikan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot
"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk TGUPP ini sendiri merupakan sebuah pemborosan anggaran.
Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," kata William.
Terlebih, DPRD DKI Jakarta sendiri mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran TGUPP.
Pasalnya, TGUPP bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya.
6. Anti Virus Rp 12 Miliar
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pembengkakan anggaran di mana di dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar.
Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.
"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) -Rp 200 (juta) begitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
"Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," sambungnya.
William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal.
Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.
"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya. (Kompas.co/TribunJakarta.com)